SAMUDERA NEWS— Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung menambah anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk sekolah negeri, namun menimbulkan kekhawatiran terkait kemampuan sekolah menanggung biaya operasional tambahan, termasuk listrik dan kebutuhan rutin lainnya. Penambahan anggaran ini disampaikan Ketua Komisi 4, Asroni Paslah, Rabu (10/12/2025).
Menurut Asroni, anggaran awal BOSDA yang diajukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung sebesar sekitar Rp6,5 miliar. Namun setelah dikaji kembali, Komisi 4 memutuskan menambahkan alokasi hingga Rp195 ribu per siswa per tahun, dengan tujuan memastikan BOSDA bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk meringankan biaya komite sekolah.
“Kalau BOSDA tidak cukup, jangan sampai program unggulan wali kota terkait peningkatan SDM menjadi kurang maksimal. Kami ingin BOSDA benar-benar bisa menggratiskan uang komite dan membantu siswa,” ujar Asroni Paslah. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara tepat sasaran agar tidak membebani sekolah dalam membayar listrik, pemeliharaan ruang kelas, dan operasional lainnya.
Asroni menegaskan alasan pengalihan anggaran dari hibah ke yayasan SMA swasta dan perguruan tinggi negeri. “SMA Siger belum berizin dan milik swasta, sementara perguruan tinggi bukan kewajiban pemerintah kota. Pengalihan anggaran itu kami lakukan agar BOSDA bisa diperkuat,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa perhitungan BOSDA ditambah dana BOS hanya menghasilkan Rp1,55 juta per siswa per tahun, yang masih belum mencukupi kebutuhan operasional sekolah.
Dengan penyesuaian tersebut, BOSDA diperkirakan mencapai sekitar Rp9-10 miliar per tahun. “Anggaran ini harus diperkuat agar komite sekolah bisa dihapus tanpa mengganggu layanan pendidikan. Jangan sampai listrik tidak kebayar dan fasilitas sekolah seperti kipas angin atau AC tidak berfungsi karena kekurangan dana,” tambah Asroni.
Lebih lanjut, Ketua Komisi 4 berencana melakukan koordinasi dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) serta pihak Universitas Lampung untuk mengkaji kebutuhan riil sekolah dan peserta didik. Tujuannya agar anggaran BOSDA dapat digunakan secara optimal untuk prioritas pendidikan dasar dan menengah, khususnya di tingkat TK, SD, dan SMP.
“Pendekatan ini kami lakukan agar semua anggaran pendidikan dapat diprioritaskan secara tepat, efektif, dan akuntabel. Sehingga sekolah negeri benar-benar mampu memberikan layanan pendidikan yang maksimal tanpa beban tambahan bagi siswa maupun orang tua,” tutup Asroni Paslah.***
