SAMUDERA NEWS— Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kian masif membuat Ketua Umum Generasi Muda Pejuang Nusantara (Gema Puan), Ridwan, angkat suara. Ia menyebut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) gagal total menghadapi badai PHK yang menimpa jutaan buruh di berbagai sektor sepanjang 2025.
“Satgas PHK yang dibentuk Kemenaker hanya jadi hiasan. Tidak ada satu pun program konkret yang menyentuh akar persoalan. Sementara buruh terus kehilangan pekerjaan, Kemenaker malah pasif,” tegas Ridwan, Selasa (30/7/2025).
Ironisnya, lanjut Ridwan, justru Polri yang mengambil alih peran kementerian tersebut dengan membentuk Desk Ketenagakerjaan. Hingga pertengahan 2025, lebih dari 2.000 korban PHK telah difasilitasi untuk bekerja kembali oleh Polri.
“Ini bukan cuma aneh, tapi memalukan. Distribusi tenaga kerja itu ranah Kemenaker, bukan kepolisian. Kalau Polri yang turun tangan, itu bukti bahwa Kemenaker lumpuh!” ucap Ridwan geram.
Gema Puan memberikan apresiasi atas langkah proaktif Polri, namun tetap menilai ini sebagai tamparan keras untuk pemerintah, khususnya Kemenaker.
Desak Presiden Segera Ganti Menaker
Melihat minimnya aksi nyata dari Menaker Yassierli, Gema Puan mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle dan mencari figur yang lebih kompeten, berani, dan berpihak pada buruh.
“Kalau Menaker hanya jadi penonton di tengah krisis, sudah saatnya diganti. Rakyat butuh menteri yang bisa pasang badan, bukan sekadar bikin satgas lalu hilang,” tegas Ridwan.
Gema Puan juga mendorong audit total terhadap kinerja Satgas PHK dan menuntut transparansi dalam program penanganan korban PHK agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Krisis PHK Belum Usai
Sejak awal 2025, sektor padat karya seperti tekstil, elektronik, dan ritel terus dilanda gelombang PHK. Puluhan ribu pekerja kehilangan pekerjaan, dan hingga kini belum ada skema besar dari pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja pengganti.
“Rakyat tak butuh pidato, mereka butuh pekerjaan. Kalau Kemenaker tidak mampu, serahkan saja ke pihak yang serius bekerja. Jangan biarkan buruh Indonesia jadi korban kebijakan setengah hati!” tutup Ridwan.***
