SAMUDERA NEWS — Gerakan Masyarakat Peduli Dunia Pendidikan (GMPDP) Provinsi Lampung menyerukan kepada Bupati Tanggamus Drs. Saleh Asnawi untuk segera meninjau ulang perencanaan dan penggunaan anggaran pendidikan. Seruan ini menyusul paparan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung yang mengungkap tiga kabupaten dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bidang pendidikan terendah di provinsi ini: Mesuji, Pesawaran, dan Tanggamus.
Kondisi ini turut menjadi faktor yang menahan capaian IPM pendidikan Provinsi Lampung pada kisaran 73 persen, menjadikannya provinsi dengan IPM pendidikan terendah keempat di Pulau Sumatera.
“Dengan dana Specific Grant ratusan miliar dari pemerintah pusat, seharusnya ada lonjakan signifikan dalam kualitas pendidikan. Namun kenyataannya, capaian IPM kita stagnan,” ujar Kepala Divisi Hukum GMPDP Lampung, Alian Hadi Hidayat, SH, saat ditemui di Bandar Lampung.
Menurut Alian, hasil kajian GMPDP menemukan bahwa penggunaan dana specific grant, termasuk Dana BOS dan anggaran pembangunan fisik sekolah di Tanggamus, masih belum tepat sasaran. Bahkan, dugaan penyimpangan turut mencoreng program yang sejatinya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Banyak warga yang masih kesulitan menyekolahkan anak mereka ke jenjang SMP karena alasan ekonomi. Sementara anggaran lebih banyak difokuskan pada pembangunan fisik yang belum tentu menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
GMPDP menilai, jika pola alokasi anggaran ini terus dipertahankan, Kabupaten Tanggamus berisiko mengalami kegagalan demografis pada 2030. “Jangan sampai bonus demografi justru menjadi beban karena mayoritas angkatan kerja hanya berpendidikan SD,” tandas Alian.
Ia menekankan, persoalan IPM bukan hanya soal seberapa besar anggaran terserap, tapi juga seberapa luas kesempatan masyarakat mengakses pendidikan yang layak. “Ilmu adalah jalan terang kehidupan. Pemerintah daerah harus hadir menjamin hak belajar setiap anak,” pungkasnya.***
