SAMUDERA NEWS– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyerukan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan seluruh partai politik dalam memperjuangkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat. Ajakan itu ia sampaikan saat menghadiri Musyawarah Wilayah VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung yang berlangsung di Ballroom Hotel Emersia, Bandar Lampung, Minggu (24/8/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menekankan bahwa politik bukan semata urusan perebutan kekuasaan, melainkan harus menghasilkan keputusan konkret yang membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Ia menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi Provinsi Lampung, mulai dari tingginya angka kemiskinan, pengangguran, rendahnya kualitas pendidikan, hingga problem distribusi hasil pertanian.
“Politik harus melahirkan keputusan yang berdampak langsung pada rakyat. Harga bahan pokok, ketersediaan lapangan kerja, hingga kualitas pendidikan, semuanya ditentukan oleh regulasi dan kebijakan politik. Lampung tidak akan bisa keluar dari persoalan kemiskinan dan pengangguran tanpa adanya kolaborasi dan sinergi dari semua pihak,” tegasnya.
Gubernur Mirza memaparkan data yang cukup memprihatinkan. Tingkat pengangguran terbuka di Lampung mencapai 10,67 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Dari sisi pendidikan, hanya 62 persen lulusan SMP yang mampu melanjutkan ke SMA, dan hanya 21 persen lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa dari sekitar 30 ribu lulusan sarjana setiap tahun, hanya 3 persen yang bisa bekerja sesuai bidang keahliannya.
Selain pendidikan dan ketenagakerjaan, Mirza menyinggung problem serius di sektor pertanian. Mayoritas hasil panen gabah dari Lampung justru dikirim keluar daerah, sementara masyarakat lokal terpaksa membeli beras dengan harga tinggi. Ia menilai kebijakan pelarangan ekspor gabah sempat menghidupkan kembali penggilingan padi di desa-desa, sehingga memberikan dampak positif bagi petani dan masyarakat kecil.
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kerja pemerintah semata. Peran partai politik sangat dibutuhkan untuk mendorong lahirnya regulasi yang mendukung kesejahteraan rakyat. Ia menekankan bahwa pendidikan murah dengan kualitas pengajaran yang baik menjadi kunci utama untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi.
“Kalau pendidikan kita tidak diperbaiki, bonus demografi justru bisa berubah menjadi bencana. Kita butuh pendidikan murah, berkualitas, dan bisa diakses semua kalangan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPW PKS Lampung Ade Utami Ibnu juga menyampaikan pandangan senada. Ia menekankan bahwa politik sejatinya adalah alat perjuangan, bukan sekadar jalan menuju kekuasaan. Menurut Ade, Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan, namun potensi itu belum sepenuhnya memberi manfaat bagi masyarakat kecil.
“Politik harus hadir dengan solusi nyata. Petani, nelayan, dan kelompok kecil lainnya harus mendapatkan keadilan. Kebijakan yang lahir dari politik harus bisa meningkatkan taraf hidup mereka, bukan menambah beban,” ujar Ade.
Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan generasi muda yang sehat, berpendidikan, dan berdaya saing tinggi. Bonus demografi, kata Ade, harus diolah dengan baik melalui penyediaan lapangan kerja yang memadai dan akses pendidikan yang setara. Tanpa itu, potensi generasi muda justru bisa menjadi beban bagi pembangunan daerah.
Ade menegaskan, kolaborasi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil harus diperkuat. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama menghadirkan politik yang solutif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Mari kita jadikan politik sebagai sarana ibadah dan perjuangan. Politik yang kita bangun harus berlandaskan nilai-nilai moral dan keberpihakan pada rakyat. Dengan begitu, Lampung akan lebih maju dan masyarakatnya benar-benar merasakan kesejahteraan,” pungkasnya.
Musyawarah Wilayah VI PKS Provinsi Lampung ini dihadiri ratusan kader, pimpinan partai, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah daerah. Forum tersebut menjadi ruang diskusi dan konsolidasi penting untuk menyatukan langkah dalam memperjuangkan kebijakan politik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Lampung ke depan.***
