SAMUDERA NEWS — Dunia tengah menghadapi potensi krisis logam tanah jarang (rare earth elements/REE) yang menjadi tulang punggung teknologi masa depan: kendaraan listrik, turbin angin, senjata pertahanan, hingga satelit. Dan saat negara-negara besar berebut akses, Indonesia justru masih berkutat di ranah koordinasi birokrasi.
R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, memperingatkan bahwa Indonesia tak bisa lagi menunggu. Ia merujuk pada laporan terbaru McKinsey & Company yang memprediksi lonjakan kebutuhan neodymium dan praseodymium dari 59.000 ton (2022) menjadi 176.000 ton pada 2035. Ironisnya, suplai dunia hanya mampu memenuhi 70% kebutuhan tersebut.
“Kalau McKinsey sudah menghitung dengan data global, kita tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Kita harus mulai dari bawah—dari tambang rakyat yang kita miliki,” tegas Haidar.
Krisis Global, Peluang Nasional
China saat ini menguasai lebih dari 60% produksi dan 80% proses pemurnian tanah jarang dunia. Ketika negara-negara Barat panik memperkuat pasokannya, Indonesia belum memiliki cetak biru nasional yang konkret.
“Negara lain sudah bicara soal circular economy, kita bahkan belum mulai dari ekonomi linier. Jangan sampai kita hanya jadi penonton saat dunia krisis,” kritik Haidar.
Solusi: Legalitas untuk Tambang Rakyat, Riset Lokal, dan Lompatan Teknologi
Menurut Haidar, solusi bukan hanya membangun smelter raksasa, tapi membuka jalur legal bagi tambang rakyat. Lokasi seperti Bangka Belitung, Kalbar, dan Sulawesi memiliki mineral ikutan REE yang selama ini dianggap limbah.
“Berikan IPR (Izin Pertambangan Rakyat), latih teknologinya, dampingilah dengan riset lokal. Itulah cara membangun kedaulatan dari akar rumput,” ujarnya.
Ia juga mendorong pembentukan Badan Nasional Rare Earth (BNRE) yang mengatur eksplorasi, pemurnian, hingga daur ulang magnet REE dari limbah industri teknologi dan elektronik bekas.
Membangun dari Kaki Sendiri
Indonesia, kata Haidar, memiliki semua prasyarat: bahan mentah, SDM tambang, dan potensi hilirisasi. Namun tanpa kemauan politik dan roadmap nasional, negeri ini akan kembali hanya menjual mentah dan membeli mahal.
“Tanah jarang bukan sekadar tambang, ini tentang kedaulatan masa depan. Kalau McKinsey sudah bicara defisit, saatnya kita bicara keberanian. Mulailah dari tambang rakyat. Di sanalah teknologi bangsa bisa berdiri di atas kaki sendiri,” tutup Haidar dengan tegas.***
