SAMUDERA NEWS— Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2025, yang digelar secara virtual pada Senin (14/7/2025), Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa Lampung berhasil menjaga inflasi dalam rentang target nasional, yakni di angka 2,27% year-on-year (yoy).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, dari Jakarta, turut diikuti oleh jajaran kepala perangkat daerah terkait dari Provinsi Lampung. Dalam rapat tersebut, Pemerintah Pusat menyampaikan perkembangan terkini inflasi nasional yang per Juni 2025 tercatat sebesar 1,87% (yoy) dan 0,19% (month-to-month).
Deputi BPS Pudji Ismartini memaparkan, komoditas utama penyumbang inflasi nasional meliputi beras, cabai rawit, bawang merah, dan tomat. Sementara itu, cabai merah dan bawang putih menjadi penyumbang deflasi.
Di tingkat Provinsi Lampung, Indeks Harga Pangan (IHP) mengalami kenaikan 0,59% pada pekan kedua Juli 2025. Kabupaten Pesawaran tercatat sebagai daerah dengan kenaikan IHP tertinggi, yakni 2,14%, didominasi oleh kenaikan cabai rawit, beras, dan cabai merah.
Meski ada kenaikan pada beberapa komoditas, Kantor Staf Presiden (KSP) mencatat beberapa harga pangan strategis di Lampung seperti beras medium, bawang putih, dan minyak goreng Minyakita masih stabil. Penurunan juga terjadi pada daging ayam ras (-0,80%) dan telur ayam ras (-0,50%).
Namun, kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan, khususnya terhadap lonjakan harga cabai rawit merah (naik 13,20%) dan bawang merah (naik 4,10%) secara week-to-week.
Dalam paparannya, Inspektorat Jenderal Kemendagri menyoroti sembilan langkah konkret pengendalian inflasi yang harus terus dilakukan daerah, antara lain:
- Pemantauan harga dan stok kebutuhan pokok
- Rapat teknis TPID berkala
- Menjaga kelancaran pasokan bahan pokok
- Gerakan menanam komoditas pangan
- Operasi pasar murah
- Sidak ke pasar dan distributor
- Koordinasi antar daerah penghasil
- Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT)
- Bantuan transportasi dari APBD
Sekjen Tomsi Tohir mengapresiasi langkah aktif sejumlah daerah, termasuk Provinsi Lampung, dalam menyampaikan laporan dan merealisasikan program pengendalian inflasi.
“Kita perlu mempercepat pelaksanaan langkah konkret, karena inflasi bukan sekadar angka, tapi berdampak langsung pada daya beli masyarakat,” tegas Tomsi.
Dengan koordinasi lintas sektor dan penguatan program di tingkat kabupaten/kota, Pemprov Lampung optimistis mampu menjaga daya tahan ekonomi masyarakat, terutama di sektor pangan strategis yang sangat vital bagi kesejahteraan warga.***
