SAMUDERA NEWS— Pemerintah Provinsi Lampung terus menegaskan komitmennya dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem. Dalam rangka mencapai target nasional kemiskinan ekstrem nol persen tahun 2027, Pemprov menguatkan sistem manajemen data yang akurat dan terintegrasi lintas sektor.
Langkah ini ditandai dengan rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, bersama Project Management Office (PMO) Kemiskinan Ekstrem, Senin (14/7/2025), di ruang kerjanya di Komplek Kantor Gubernur Lampung.
Data Bukan Sekadar Angka
Marindo menegaskan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem tidak bisa lagi berbasis asumsi atau data lama. Dibutuhkan sistem pemetaan yang mampu mengidentifikasi langsung siapa yang rentan, di mana mereka berada, dan apa kebutuhannya.
“Bantuan harus sampai ke tangan yang tepat. Untuk itu, data yang dikumpulkan harus akurat, real-time, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Data ini nantinya akan dikelola bersama BPS (Badan Pusat Statistik) dan menjadi dasar pelaksanaan program bantuan yang lebih tepat sasaran.
Integrasi Lintas Sektor
PMO Kemiskinan Ekstrem akan menjadi motor penggerak pengumpulan dan konsolidasi data dari berbagai sektor, termasuk lembaga sosial, CSR perusahaan, hingga bantuan perorangan. Semua akan terhubung melalui sistem yang mengacu pada Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Mahir Bayasut, dari Tim Kajian Percepatan Pembangunan Provinsi Lampung, menekankan pentingnya integrasi ini untuk menghindari tumpang tindih data dan program.
“Kita ingin setiap rupiah bantuan tepat guna. Layering data per individu dan rumah tangga akan disusun, agar intervensi kebijakan sosial lebih efisien dan terukur,” jelas Mahir.
Membangun Ekosistem Bantuan Sosial Berbasis Data
Langkah ini akan mendorong digitalisasi tata kelola pemerintahan, menciptakan sinergi antara OPD, kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan sistem yang berbasis evidence-based policy, perencanaan dan evaluasi program sosial akan lebih transparan dan efektif.
Lebih jauh, sistem ini juga mendukung peningkatan efektivitas anggaran, memperkecil potensi penyalahgunaan, dan memperkuat kembali kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pemerintah.
Pemprov Lampung optimistis, pembangunan sistem manajemen data kemiskinan ekstrem ini tak hanya akan menyukseskan target nasional 2027, tapi juga menjadi fondasi penting bagi program-program pembangunan lainnya yang berbasis bukti dan berkelanjutan.***
