SAMUDERA NEWS – Dalam suasana yang lebih sering diwarnai formalitas, sebuah momen langka terjadi di Provinsi Lampung. Di hadapan masyarakat dan mahasiswa, Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika menyampaikan pernyataan tak biasa: “Polri harus siap dikritik.”
Pernyataan itu terasa seperti angin segar di tengah iklim demokrasi yang kadang pengap oleh sikap defensif aparat negara. Irjen Helmy tidak sedang beretorika, tapi menyampaikan komitmen moral: polisi bukan hanya alat negara, tapi juga pelayan publik yang harus siap dikoreksi oleh suara rakyat.
Romadhon Jasn, Ketua Jaringan Aktivis Nusantara (JAN), menyambut pernyataan ini dengan optimisme. Bagi Romadhon, ini bukan sekadar simbol kesantunan birokrasi, tapi sebuah indikasi kedewasaan institusional.
“Dalam demokrasi, kritik bukan musuh. Ia adalah batas sehat dari kekuasaan,” kata Romadhon. “Polisi kuat itu penting. Tapi yang lebih penting, polisi tahu kapan harus mendengar.”
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap Polri tidak dibangun lewat parade statistik atau seragam rapi dalam barisan. Kepercayaan itu tumbuh dari keberanian menerima ketidaksempurnaan, lalu memperbaikinya.
Ia menegaskan bahwa kemampuan menerima kritik adalah ukuran sejati kedewasaan institusi, terutama di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi.
“Ketika kritik dianggap serangan, justru jarak dengan rakyat makin melebar. Padahal suara rakyat adalah cermin yang tak boleh dihindari,” ujarnya.
JAN menilai sikap Kapolda Lampung dapat menjadi model baru bagi institusi kepolisian di tingkat nasional. Bukan karena Helmy berbicara manis, tapi karena ia menawarkan jalan yang berat: membuka ruang evaluasi publik terhadap aparat.
“Kami tidak butuh polisi sempurna. Kami butuh polisi yang mau belajar dan mendengar. Karena hanya dengan itu, kepercayaan bisa tumbuh.”
Romadhon juga menambahkan, transformasi institusi tak cukup dengan reformasi struktural—harus ada pergeseran budaya. Dan menerima kritik dengan lapang dada adalah titik awal paling esensial dari semua perubahan itu.
“Kritik adalah vitamin demokrasi. Jika Polri cukup kuat untuk menelannya, maka demokrasi kita juga akan tumbuh lebih sehat,” pungkasnya.***
