SAMUDERA NEWS– Buruknya kondisi infrastruktur di Kabupaten Pringsewu disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan minimnya pemeliharaan. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Pringsewu, Anton Subagyo, melalui pesan singkatnya, Rabu (15/1/2024).
Anton menjelaskan, kerusakan infrastruktur, seperti jalan berlubang, terjadi karena pengabaian yang awalnya hanya berupa lubang kecil namun terus dibiarkan hingga membesar dan berubah menjadi kubangan. “Ini terjadi hampir di semua ruas jalan dan menggambarkan buruknya infrastruktur di Pringsewu,” ujarnya.
Selain itu, masalah lain yang turut memperburuk infrastruktur adalah saluran air atau drainase yang semakin sempit dan mampet, mengakibatkan air meluap ke jalan. Anton berharap pemerintahan yang baru dapat segera menyelesaikan permasalahan ini, termasuk penyelesaian proyek jalan jalur dua dari Tugu Gajah hingga pusat perkantoran bupati dan pelebaran jalan dari Jembatan Bulukarto sampai Pendopo Pringsewu.
Menurut Anton, pemerintah harus memiliki inovasi dan berani mencari terobosan untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang terbatas. Salah satu solusi yang dia sarankan adalah sering berkunjung ke kementerian terkait, bahkan jika perlu meminjam dana untuk membangun infrastruktur. “Meskipun Pringsewu memiliki anggaran lebih dari 1 triliun, untuk belanja modal seperti jalan, jembatan, irigasi, dan drainase rata-rata hanya Rp70 milyar per tahun, tahun 2025 ini hanya Rp78 milyar,” katanya.
Anton menegaskan, jika kepala daerah hanya mengandalkan APBD dengan anggaran terbatas, akan sangat sulit untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur yang ada. Dia juga menyoroti pentingnya perencanaan pembangunan yang baik, terutama untuk wajah ibu kota kabupaten, yang harus difokuskan pada dua kawasan utama: Kota Pringsewu dan kompleks perkantoran bupati.
Terkait dengan pelebaran jalan, Anton mengusulkan agar dilakukan secara gotong-royong untuk mempercepat penyelesaian. “Jika pelebaran jalan dilakukan dengan sistem pembebasan lahan dari Sidoharjo sampai Pasar Pringsewu, bisa menghabiskan anggaran APBD satu tahun, apalagi harga tanah di wilayah itu sangat mahal,” ujarnya.
Anton berharap, kepala daerah yang akan datang dapat memperhatikan kawasan yang menjadi penyebab banjir dan fokus pada perencanaan yang matang. “Kuncinya adalah pemerintah harus konsentrasi dan memaksimalkan perencanaan agar pembangunan yang dijalankan aman dan tepat sasaran,” tutupnya.***
