SAMUDERA NEWS— Ribuan mahasiswa, masyarakat, hingga pengemudi ojek online tumpah ruah di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung pada Senin (01/09/2025). Aksi yang digelar sejak pagi hingga sore ini menjadi sorotan karena mampu berlangsung tertib dan damai, meski jumlah massa mencapai ribuan orang. Tidak ada insiden besar, kericuhan, maupun kerusakan fasilitas umum yang terjadi, menjadikan peristiwa ini sebagai cermin kedewasaan demokrasi di Bumi Ruwa Jurai.
Sejak pagi, peserta aksi mulai memadati ruas Jalan Wolter Monginsidi hingga Jalan Dr. Warsito. Mereka datang dengan membawa poster, bendera, spanduk, dan pengeras suara, menyuarakan beragam tuntutan yang mencerminkan kepedulian terhadap bangsa. Isu-isu yang dibawa mencakup sektor pendidikan, reforma agraria, penegakan hukum, hingga kebijakan pemerintah pusat yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada rakyat kecil.
Meski tuntutan cukup beragam, jalannya aksi berlangsung kondusif. Hal ini tidak lepas dari koordinasi erat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung yang melibatkan TNI, Polri, DPRD, dan pemerintah daerah. Bahkan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal turun langsung duduk bersama massa di jalanan beraspal. Sikap ini menciptakan ruang dialog yang sejuk dan menunjukkan bahwa pemerintah daerah terbuka untuk mendengarkan aspirasi rakyatnya.
Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika memberikan apresiasi khusus atas jalannya aksi damai tersebut. Menurutnya, keterlibatan aktif aparat keamanan bersama masyarakat dan mahasiswa dalam menjaga suasana kondusif adalah kunci terciptanya kedamaian. “Berkat kerja sama semua pihak, penyampaian pendapat berjalan aman, tertib, dan damai. Situasi seperti ini harus terus kita jaga,” tegasnya.
Dalam rangkaian aksi, sejumlah perwakilan mahasiswa mendapatkan kesempatan menyampaikan aspirasi langsung di hadapan Forkopimda. Mereka menuntut pemerintah pusat segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset yang diyakini mampu memperkuat pemberantasan korupsi. Selain itu, reformasi kepolisian, peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, serta kebijakan pendidikan dan kesehatan yang lebih berpihak pada rakyat menjadi poin utama tuntutan mereka.
Kasus hukum yang menimpa Affan Kurniawan juga turut disuarakan sebagai bentuk solidaritas terhadap keadilan hukum di tanah air. Mahasiswa menolak kebijakan efisiensi di sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat bawah. Isu reforma agraria tidak luput dari sorotan, dengan desakan agar distribusi lahan bagi petani di Lampung dilakukan lebih adil, transparan, dan berpihak pada rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
Aksi damai ini menunjukkan bahwa generasi muda Lampung memiliki kepedulian tinggi terhadap masa depan daerah dan bangsa. Bagi mahasiswa, turun ke jalan bukan sekadar menuntut perubahan, tetapi juga wujud nyata cinta pada Lampung. Mereka menegaskan bahwa aspirasi yang disuarakan adalah warisan perjuangan moral yang akan mereka bawa hingga generasi berikutnya.
Fenomena ini menjadi kontras jika dibandingkan dengan sejumlah aksi unjuk rasa di daerah lain yang sering berujung pada kericuhan dan bentrokan. Lampung justru memperlihatkan wajah berbeda: demokrasi dijalankan secara tertib, dengan pendekatan persuasif dan komunikasi terbuka yang lebih efektif ketimbang tindakan represif.
Aksi berakhir menjelang sore hari setelah pernyataan sikap dibacakan di hadapan Forkopimda. Massa kemudian perlahan membubarkan diri dengan tertib. Tak lama setelah itu, hujan deras mengguyur kawasan Bandarlampung, seolah menjadi penutup yang menghadirkan kesejukan setelah sehari penuh rakyat bersuara di jalan.
Peristiwa ini menegaskan bahwa Lampung mampu menjadi teladan nasional dalam menjaga ruang demokrasi. Ketika pemerintah, aparat keamanan, mahasiswa, dan masyarakat bersatu menjaga suasana damai, maka suara rakyat dapat tersampaikan dengan jelas tanpa harus mengorbankan ketertiban. Aksi damai di Lampung hari ini adalah bukti bahwa demokrasi Indonesia bisa berjalan sehat, beradab, dan penuh rasa kebersamaan.***
