SAMUDERA NEWS—Suasana berbeda terlihat di ibu kota Provinsi Lampung pada Senin (01/09/2025). Ribuan mahasiswa, masyarakat umum, hingga pengemudi ojek online tumpah ruah di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung. Mereka datang dengan satu tujuan: menyampaikan aspirasi secara terbuka, namun tetap menjunjung tinggi nilai damai dan tertib.
Sejak pagi hari, peserta aksi mulai memadati ruas Jalan Wolter Monginsidi dan Jalan Dr. Warsito. Poster, spanduk, bendera, hingga pengeras suara menjadi simbol semangat yang mereka bawa. Berbagai isu dilontarkan, mulai dari pendidikan, reforma agraria, kesejahteraan guru dan dosen, hingga penegakan hukum yang dianggap belum optimal. Meski beragam tuntutan disuarakan, aksi berjalan tertib tanpa insiden besar maupun kerusakan fasilitas umum.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari koordinasi yang solid antarunsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung, termasuk TNI, Polri, DPRD, dan pemerintah daerah. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bahkan turun langsung duduk bersama massa di jalan beraspal. Kehadirannya bukan sekadar formalitas, melainkan upaya membuka ruang dialog yang menyejukkan di tengah hiruk pikuk demonstrasi.
Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika turut memberikan apresiasi tinggi. Ia menilai, aksi damai ini menjadi bukti bahwa kerja sama antara aparat keamanan dan masyarakat bisa menciptakan suasana kondusif. “Berkat kerja sama semua pihak, penyampaian pendapat berjalan aman, tertib, dan damai. Situasi seperti ini harus terus kita jaga,” ujarnya di sela pengamanan.
Sejumlah perwakilan mahasiswa diberi kesempatan menyampaikan aspirasi secara langsung di hadapan jajaran Forkopimda. Mereka menuntut pemerintah pusat segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset, melaksanakan reformasi di tubuh kepolisian, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Selain itu, isu mengenai kasus hukum yang menimpa Affan Kurniawan turut menjadi sorotan. Para mahasiswa juga menolak kebijakan efisiensi di sektor pendidikan dan kesehatan yang dianggap mengurangi hak rakyat, serta menyuarakan penolakan terhadap RKUHAP.
Tidak hanya itu, desakan mengenai reforma agraria juga menggema. Massa meminta agar distribusi lahan untuk petani di Lampung dilakukan lebih adil dan berpihak kepada masyarakat kecil. Menurut mereka, tanah bukan hanya soal kepemilikan, tetapi juga menyangkut masa depan ketahanan pangan dan kesejahteraan desa.
Meski jumlah massa mencapai ribuan, suasana tetap terkendali hingga akhir acara. Hal ini semakin memperlihatkan bahwa generasi muda Lampung, bersama masyarakat dari berbagai latar belakang, mampu menyuarakan aspirasi tanpa mengorbankan ketertiban. Aspirasi yang digemakan merupakan bentuk cinta pada daerah, sekaligus komitmen menjaga demokrasi tetap sehat.
Kondisi di Lampung ini kontras dengan demonstrasi di sejumlah daerah lain di Indonesia yang terkadang berujung ricuh. Lampung justru tampil berbeda: demokrasi dijalankan dengan damai, tanpa bentrokan fisik. Bagi mahasiswa dan masyarakat, momen ini menjadi pembuktian bahwa kritik dan tuntutan bisa disampaikan secara bermartabat. Sementara bagi aparat keamanan, aksi ini menunjukkan bahwa pendekatan persuasif jauh lebih efektif dibanding langkah represif.
Aksi yang berlangsung hingga menjelang sore itu ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap dari perwakilan mahasiswa. Setelah tuntutan diterima oleh pihak DPRD dan Forkopimda, massa perlahan membubarkan diri. Tak lama berselang, hujan deras mengguyur Kota Bandarlampung. Hujan itu seolah menjadi simbol kesejukan, menutup rangkaian demonstrasi dengan damai.
Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam perjalanan demokrasi di Lampung. Aksi ribuan orang yang berjalan damai tanpa kericuhan membuktikan bahwa Lampung mampu menjadi teladan nasional. Jika ruang demokrasi dijaga bersama, aspirasi rakyat dapat tersampaikan dengan baik tanpa harus mengorbankan ketertiban dan keamanan. Inilah wajah demokrasi yang sehat, berakar pada musyawarah, dan menjunjung tinggi persatuan.***
