SAMUDERA NEWS – Pemerintah Daerah Lampung Selatan tengah menghadapi dilema pembangunan yang krusial. Di satu sisi, ada tekanan untuk terus mengembangkan sektor pariwisata yang berorientasi pada kalangan atas dengan membangun objek-objek mewah dan premium. Di sisi lain, ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki infrastruktur jalan, yang menjadi urat nadi mobilitas, distribusi barang, dan kesejahteraan masyarakat sehari-hari.
Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Gema Masyarakat Lampung (DPD LPKSM-GML) menyoroti kondisi ini dengan serius. Ketua DPD LPKSM-GML Lampung Selatan, Husni Piliang, menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan dampak langsung bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya bagi kalangan tertentu.
Fenomena Pariwisata Mewah yang Kian Eksklusif
Husni Piliang menyoroti bahwa tren pembangunan destinasi wisata di Lampung Selatan cenderung mengarah pada segmen menengah ke atas. Resort pantai mewah, glamping dengan fasilitas premium, dan kafe estetik bermunculan, namun harga tiket masuk atau biaya akomodasi yang tinggi membatasi akses masyarakat lokal. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah masyarakat sendiri mampu menikmati hasil pembangunan pariwisata di daerahnya?
“Pariwisata seharusnya inklusif dan merangkul semua lapisan masyarakat. Destinasi yang mahal dan eksklusif hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara peluang ekonomi bagi UMKM lokal sering terlewatkan. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan kepemilikan objek wisata juga menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani,” tegas Husni Piliang.
Dampak Infrastruktur Jalan Buruk
Di sisi lain, kondisi jalan di pedesaan dan jalur penghubung antar kecamatan sangat memprihatinkan. Jalan berlubang, berlumpur saat hujan, atau bahkan putus total menghambat distribusi barang dan jasa. Petani kesulitan membawa hasil panen ke pasar, pedagang kecil menanggung biaya transportasi lebih tinggi, dan akses pendidikan serta kesehatan menjadi terganggu.
“Perbaikan jalan bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga soal keadilan, pemerataan kesempatan ekonomi, dan akses dasar bagi seluruh warga. Jalan yang rusak juga menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan biaya perawatan kendaraan. Ini adalah masalah yang sangat nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat sehari-hari,” jelas Husni Piliang.
Desakan Pembangunan Berpihak pada Rakyat
DPD LPKSM-GML Lampung Selatan mendesak pemerintah daerah untuk meninjau ulang prioritas pembangunan. Organisasi ini merekomendasikan agar alokasi anggaran lebih proporsional, dengan fokus pada perbaikan infrastruktur jalan sekaligus mendorong pengembangan pariwisata yang berpihak pada ekonomi kerakyatan.
“Pariwisata berbasis komunitas yang melibatkan UMKM lokal, homestay, dan atraksi budaya yang dikelola masyarakat harus didorong. Destinasi yang terjangkau dan memberikan manfaat langsung bagi semua lapisan masyarakat akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, berkelanjutan, dan adil bagi seluruh warga Lampung Selatan,” pungkas Husni Piliang.
LPKSM-GML menekankan pentingnya pembangunan yang adil dan merata sebagai kunci untuk mencapai kesejahteraan sejati. Pemerintah daerah diharapkan mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengambil kebijakan yang mencerminkan kebutuhan seluruh warga, bukan hanya segelintir kelompok yang memiliki modal besar.***
