SAMUDERA NEWS– Pemerintah berencana menggelar lelang pembangunan gedung DPR/MPR di Ibu Kota Negara (IKN) pada tahun depan. Meski demikian, anggaran untuk proyek ini hingga kini masih tertahan.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyatakan bahwa pada kuartal pertama 2025, pihaknya menargetkan untuk melaksanakan lelang pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di IKN. Pekerjaan ini mencakup pembangunan fasilitas dan sarana pendukung kedua gedung tersebut.
“Lelangnya tahun depan. Iya, semuanya—gedung dan fasilitas DPR—akan dilelang pada kuartal pertama,” ungkap Dody Hanggodo.
Dody menekankan bahwa pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di IKN menjadi prioritas utama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ia juga menambahkan bahwa fokus utama saat ini adalah menyelesaikan pembangunan gedung eksekutif yang masih tertunda.
“Kami masih menyelesaikan gedung eksekutif. Itu yang menjadi prioritas,” jelasnya.
Meskipun begitu, Dody mengungkapkan bahwa seluruh proyek yang direncanakan untuk tahun depan saat ini sedang dalam tahap review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Semua anggaran sedang dalam proses pemeriksaan oleh BPKP,” katanya.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam melanjutkan pembangunan IKN adalah masalah pendanaan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menarik investor, baik lokal maupun asing, untuk turut mendanai megaproyek IKN.
“Anggaran kita harus dibagi dengan sektor lain,” ungkap AHY.
AHY berharap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dapat berperan sebagai mitra strategis dalam pembangunan ini. Selain itu, ia berharap asosiasi pengusaha ini dapat menghubungkan sektor swasta, baik pengusaha besar maupun UMKM, untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur IKN.
Lebih lanjut, AHY menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan IKN, terutama dalam penyelesaian kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP). “Banyak yang bertanya, apakah IKN akan dilanjutkan? Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan dengan jelas bahwa pembangunan IKN akan terus dilanjutkan,” tegasnya.
Penyelesaian pembangunan KIPP di IKN mencakup pembangunan kantor kementerian, DPR/MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. “IKN akan menjadi pusat pemerintahan, baik untuk eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Itu yang akan menjadi fokus utama kita,” tambah AHY.
AHY juga menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Otorita IKN (OIKN) untuk menyelesaikan perencanaan pembangunan pusat pemerintahan di IKN.
Anggota Komisi V DPR, Sujatmiko, memberikan apresiasi terhadap keputusan pemerintah yang masih melakukan review terhadap pembangunan gedung parlemen di IKN. Menurutnya, membangun ibu kota baru berarti membangun peradaban baru.
“Jika soal pemindahan, kami (DPR) masih menunggu selesainya sarana dan prasarananya,” ujar Miko kepada Rakyat Merdeka, Jumat (6/12/2024).
Sebagai informasi, dalam Peraturan Presiden Nomor 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, DPR menjadi lembaga negara yang diprioritaskan untuk pindah ke IKN dalam tahap pertama, meskipun pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.
Menurut Pasal 3 ayat 1 huruf f Perpres 63/2022, tahapan pembangunan dan pemindahan IKN dibagi dalam lima fase: tahap I (2022-2024), tahap II (2025-2029), tahap III (2030-2034), tahap IV (2035-2039), dan tahap V (2040-2045).***
