SAMUDERA NEWS — Wakil Ketua I KONI Provinsi Lampung, Brigjen TNI (Purn) Amalsyah Tarmizi, menegaskan pentingnya struktur kepengurusan KONI Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) yang ramping namun solid untuk periode mendatang.
Amalsyah menyarankan agar jumlah pengurus tidak terlalu besar, cukup sekitar 30 orang, namun memiliki kompetensi, komitmen, dan dedikasi tinggi dalam memajukan olahraga di Tubaba.
“Kita harapkan pengurus KONI Tubaba cukup ramping, sekitar 30 orang saja, tapi benar-benar punya dedikasi, waktu, dan semangat untuk membina olahraga secara serius,” tegas Amalsyah saat membuka Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Tubaba, Jumat (13/6).
Selain menekankan efisiensi organisasi, Amalsyah mengajak KONI Tubaba untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, menggaet dukungan sektor swasta, dan memasyarakatkan olahraga agar diminati lintas kalangan.
Amalsyah juga menggarisbawahi pentingnya pembinaan usia dini, dengan sinergi bersama cabang olahraga, Dinas Pendidikan, Dispora, dan pemangku kepentingan lainnya.
Momentum bersejarah juga akan segera tercipta. KONI Tubaba dijadwalkan menggelar Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) untuk pertama kalinya sejak Tubaba berdiri 17 tahun silam.
“Ini tonggak penting. KONI Lampung akan memberikan bantuan dana sebesar Rp100 juta kepada KONI kabupaten/kota yang menyelenggarakan PORKAB atau PORKOT,” ungkapnya.
Amalsyah menambahkan, pada Porprov mendatang, seluruh peserta wajib sesuai domisili berdasarkan data e-KTP demi menjaga keadilan dan kualitas pembinaan.
Ia juga mendorong Tubaba memfokuskan pembinaan pada cabor unggulan yang berpotensi mendulang prestasi, seperti panahan, karate, dan pencak silat, meski cabor populer seperti sepak bola, bola voli, dan tenis meja tetap harus dikembangkan sesuai minat masyarakat.
“Fokus pada dua hingga tiga cabor unggulan agar pembinaan lebih terarah dan hasilnya cepat terlihat,” tutupnya.
Musorkab KONI Tubaba menjadi momentum strategis untuk membenahi organisasi olahraga sekaligus merancang program pembinaan yang berorientasi prestasi dan partisipasi publik.***
