SAMUDERA NEWS– Perkumpulan aktivis 98 yang tergabung dalam Nurani 98 mengkritik keras kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap tidak berani mengusut dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya. Meskipun laporan terkait dugaan tindak pidana KKN dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) keluarga Jokowi sudah diajukan sejak 10 Januari 2022, hingga kini KPK belum juga mengambil tindakan.
Presidium Nurani 98, Ray Rangkuti, menilai sikap KPK yang tidak menindaklanjuti laporan tersebut menunjukkan kelemahan lembaga antirasuah itu. “Itu yang memilukan dari KPK yang sekarang,” ujar Ray dengan kecewa.
Ray menilai KPK lebih cepat bertindak dalam kasus Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. “Urusan Hasto begitu cepat, tapi urusan yang dekat dengan kekuasaan seolah ditutup mata. Kasus Hasto yang sebenarnya sudah banyak penurunan bobotnya, tetap saja dikejar-kejar, bahkan dengan penggeledahan rumah dua kali,” ungkapnya.
Namun, kata Ray, berbagai laporan masyarakat tentang dugaan KKN Jokowi dan keluarga serta kasus-kasus besar lainnya, seakan dibiarkan begitu saja. “Terlihat seperti ada upaya pengalihan perhatian dari tuntutan besar, seperti CSR BI, Blok Medan, dugaan pemerasan oleh oknum polisi di DWP, Sahbirin Noer, hingga laporan tentang kekayaan keluarga Jokowi,” kritiknya.
Ray juga mengingatkan bahwa sebelumnya, KPK pernah menantang masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. Namun, kenyataannya, KPK lebih fokus pada kasus-kasus lain yang berhubungan dengan lawan politik.
“Tetapi, KPK tetap saja terjebak dalam kasus Hasto,” tandas Ray.
Ray mengakhiri pernyataannya dengan menyampaikan pandangannya bahwa publik kini pesimis terhadap proses pemberantasan korupsi di Indonesia. “Tidak berlebihan jika ada pandangan bahwa korupsi yang melibatkan lawan politik dikejar sampai ke antartika, sementara korupsi di lingkungan sendiri cukup antarkita,” ujarnya.***
