SAMUDERA NEWS– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto mendapat keluhan dari sejumlah mitra mandiri terkait harga peralatan dapur, atau yang dikenal dengan ompreng, yang harus sesuai dengan standar BGN. Para mitra mengaku kesulitan dalam memperoleh peralatan tersebut, yang kini hanya dapat dibeli dari tiga perusahaan yang ditunjuk oleh BGN.
Salah satu sumber dari mitra MBG mengatakan, ketentuan yang mengharuskan ompreng mengandung nikel 8 menambah beban bagi mitra, karena harganya yang melonjak drastis. Peralatan yang sebelumnya dijual dengan harga sekitar Rp40.000 hingga Rp50.000 kini dibanderol Rp70.000, sehingga banyak mitra yang terpaksa mengundurkan diri atau gagal melaksanakan program.
“Ompreng-ompreng yang sebelumnya ada di pasar sekarang hilang, dan harus beli di perusahaan yang ditunjuk oleh BGN. Jika tidak memiliki ompreng sesuai standar BGN, mitra mandiri bisa dibatalkan dan banyak yang terpaksa mundur,” ungkap sumber tersebut.
Presiden Prabowo sebelumnya melarang keterlibatan perusahaan dalam penyediaan perlengkapan program MBG, termasuk peralatan makan. Menurutnya, yayasan dan koperasi yang seharusnya mendapat keuntungan dari program ini.
Namun, kenyataannya, peralatan dapur lainnya seperti kompor, timbangan, water heater, hingga freezer pun harus memenuhi standar ketat BGN, yang semakin memberatkan mitra. Salah satu mitra menilai, ketentuan ini tak hanya menyulitkan, tetapi juga tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, bahkan restoran pun tidak menggunakan peralatan serupa.
Dengan peraturan yang membatasi dan harga yang terus melonjak, mitra mandiri, terutama yang berasal dari yayasan dan pondok pesantren, merasa kesulitan untuk memenuhi semua persyaratan. Sebagai contoh, mereka harus menanggung biaya pembangunan dapur MBG yang mencapai Rp4,4 miliar di luar Jakarta, seperti Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bogor.
“Pertanyaannya, kami dapat apa? Kami justru malah tekor dengan aturan yang ada,” tegas sumber tersebut.
Masalah keterbatasan perlengkapan dapur ini menjadi penyebab utama terhambatnya pelaksanaan program MBG di beberapa daerah, seperti di Sumatera Barat, yang seharusnya dimulai pada Senin lalu, tetapi terpaksa diundur atau dibatalkan.***
