SAMUDERA NEWS– Ketua DPP PDI-Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, mengungkapkan bahwa adanya upaya dari sejumlah pihak untuk “mengacak-acak” Kongres PDIP 2025 sudah terdeteksi sejak lama. Deddy menyebut indikasi awal muncul dari gugatan yang diajukan terhadap PTUN terkait SK Kepengurusan PDIP 2025-2026, yang dianggap bertentangan dengan AD/ART partai.
“Tanda-tanda awalnya terlihat dari gugatan yang dilayangkan oleh kelompok tertentu, atau mungkin mereka yang didorong oleh orang tertentu, yang mempermasalahkan legalitas perpanjangan dan penambahan personel di DPP PDIP,” ujar Deddy, mengomentari upaya tersebut.
Indikasi kedua, lanjut Deddy, adalah munculnya spanduk-spanduk yang menyatakan bahwa kepemimpinan PDIP di bawah Megawati Soekarnoputri dianggap ilegal. “Kami sudah mengetahui hal ini dan sudah memberikan respons beberapa waktu lalu. Untuk selanjutnya, itu menjadi tanggung jawab Anda untuk menyelidiki lebih dalam,” tambahnya.
Sebelumnya, lima kader PDIP menggugat PTUN terkait SK kepengurusan PDIP 2025-2026, yang mereka anggap bertentangan dengan Pasal 17 mengenai struktur dan komposisi DPP yang mengatur masa bakti lima tahun. Namun, tak lama setelahnya, kelima kader tersebut meminta maaf kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan mencabut gugatannya.
Mengenai isu yang berkembang, Megawati sendiri telah mengungkapkan bahwa ada narasi yang sengaja dibuat untuk menggambarkan kegagalannya dalam memimpin partai. “Saya sengaja menyampaikan ini supaya publik tahu. Ada yang ingin menggoyang kongres kita nanti,” ungkapnya.
Meski begitu, Megawati tidak menyebutkan pihak yang dimaksud dan apakah tujuan dari upaya tersebut untuk merebut kursi ketua umum. “Saya sudah mendengar kabar, mereka bilang di kongres nanti akan mencoba untuk mengacaukan. Saya tantang mereka untuk melakukannya,” tegasnya.***
