SAMUDERA NEWS – Konflik antara masyarakat dan satwa liar di wilayah Suoh dan Bandar Negeri Suoh (BNS) terus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Keberadaan harimau dan gajah liar yang berkeliaran di kawasan pemukiman dan perkebunan warga telah memicu kekhawatiran, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri.
Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, menegaskan bahwa penyelesaian konflik ini harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak.
“Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Pemerintah daerah, aparat keamanan, pihak TNBBS, serta masyarakat harus bekerja sama mencari solusi yang tepat agar tidak ada pihak yang dirugikan,” ujar Parosil dalam Rapat Koordinasi Forkopimda di Ruang Rapat Pesagi, Senin (10/3/2025).
Langkah Strategis Penanganan Konflik
Parosil menekankan pentingnya langkah preventif dan penanganan jangka panjang dalam mengatasi konflik ini. Ia meminta agar masyarakat yang masih bermukim atau beraktivitas di kawasan hutan lebih berhati-hati serta mengikuti arahan dari pihak berwenang.
“Kami akan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat agar mereka lebih memahami bagaimana menghadapi satwa liar. Selain itu, patroli pengamanan akan ditingkatkan untuk mencegah konflik yang lebih besar,” katanya.
Selain patroli rutin, Pemkab Lampung Barat juga akan berkoordinasi dengan Balai TNBBS untuk mencari solusi terbaik dalam mengelola habitat satwa liar agar tidak semakin dekat dengan pemukiman warga.
Sosialisasi dan Solusi Relokasi
Pemerintah daerah juga berencana untuk melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat yang berada di wilayah rawan konflik. Warga diminta untuk lebih waspada dan tidak melakukan aktivitas sendirian di dalam hutan.
Parosil juga menyampaikan kemungkinan relokasi bagi masyarakat yang tinggal di dalam kawasan konservasi.
“Jika ada rencana pemindahan, tentu harus dilakukan dengan cara yang manusiawi dan solusi yang jelas bagi warga. Kita tidak ingin masyarakat kehilangan mata pencaharian tanpa ada alternatif yang diberikan,” tegasnya.
Dukungan DPRD dan Kajian Regulasi
Ketua DPRD Lampung Barat, Edi Novial, menambahkan bahwa penyelesaian konflik ini harus dilakukan dengan pendekatan yang bijak agar tidak menimbulkan masalah sosial baru.
“Kita harus mencari solusi yang berpihak pada masyarakat, seperti penguatan program Hutan Kemasyarakatan (HKM) yang memungkinkan warga tetap bertani di kawasan hutan dengan tetap menjaga kelestariannya,” jelasnya.
Edi Novial juga menekankan perlunya konsultasi dengan Kementerian Kehutanan terkait regulasi terbaru yang mengatur kawasan konservasi, terutama dalam konteks pemanfaatan lahan oleh masyarakat lokal.
Komitmen Pemkab Lampung Barat
Sebagai langkah konkret dalam menangani konflik ini, Pemkab Lampung Barat menyiapkan beberapa strategi, di antaranya:
✔ Meningkatkan patroli keamanan dan mitigasi konflik di wilayah terdampak.
✔ Memasang rambu peringatan dan alat penghalau satwa liar.
✔ Mengintensifkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
✔ Berkoordinasi dengan Balai TNBBS untuk solusi jangka panjang.
✔ Melakukan kajian regulasi terkait pemanfaatan lahan konservasi.
Parosil berharap langkah-langkah ini dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat Suoh dan BNS, sehingga mereka bisa menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idulfitri dengan tenang.***
