SAMUDERA NEWS– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal kembali menegaskan komitmen kuat Pemprov Lampung dalam memerangi korupsi dan membangun birokrasi yang bersih dan melayani. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Komplek Kantor Gubernur, Kamis (24/7/2025).
Dalam forum tersebut, Gubernur Mirza menyatakan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar pemenuhan prosedur, tetapi perubahan menyeluruh dalam cara berpikir dan budaya kerja. “Ini bukan hanya soal teknis, tapi tentang menjadikan nilai-nilai integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Transformasi budaya birokrasi menjadi fokus utama Pemprov Lampung. Salah satu langkah strategisnya adalah mendorong digitalisasi sebagai solusi untuk menutup celah interaksi rawan penyimpangan. Melalui aplikasi Lampung In, masyarakat dapat mengakses layanan publik secara cepat, transparan, dan terintegrasi—dari urusan kependudukan, perizinan, pendidikan, kesehatan, hingga pengaduan kinerja pemerintah.
Aplikasi ini juga menjadi alat pemantauan langsung terhadap pelaksanaan delapan area strategis Monitoring, Controlling, and Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk pengadaan barang/jasa, pengelolaan aset daerah, dan pelayanan publik.
Atas kerja kolektif lintas sektor tersebut, Lampung mencatatkan skor MCP sebesar 87,48 hingga akhir tahun 2024—menunjukkan tren positif dalam penguatan sistem integritas dan reformasi birokrasi.
Namun, Gubernur Mirza menegaskan bahwa capaian angka tinggi bukan alasan untuk puas. “Justru tantangan kita makin kompleks. Ini pengingat bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan. Jangan terlena,” ucapnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengubah egosistem birokrasi menjadi ekosistem yang berkolaborasi dan saling menguatkan. “Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri. Ini tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Dengan semangat gotong royong dan keberanian untuk berubah, Gubernur Mirza berharap Lampung dapat menjadi role model provinsi antikorupsi yang menginspirasi nasional. “Kejujuran mungkin tak membuat kita cepat sampai, tapi akan mengantar kita tiba dengan selamat,” pungkasnya.***
