SAMUDERA NEWS– Pemerintah Kabupaten Tanggamus menggelar Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang membahas berbagai isu strategis penting, mulai dari antisipasi dampak dinamika global yang berpotensi memengaruhi stabilitas daerah, penanganan premanisme dan organisasi kemasyarakatan (ormas) bermasalah, hingga konflik satwa liar yang terjadi di kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Selain itu, rakor juga meninjau pembaruan strategi penanganan darurat bencana alam, khususnya banjir bandang dan tanah longsor yang belakangan melanda beberapa kecamatan di wilayah Tanggamus.
Rapat yang berlangsung pada Senin (11/8/2025) di Ruang Rapat Bupati Tanggamus ini dipimpin langsung oleh Bupati Tanggamus Drs. Moh. Saleh Asnawi, M.A., M.H. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sujatmiko, S.I.K., M.H., Dandim 0424 Tanggamus Letkol Inf Dwi Djunaidi Mulyono, S.E., Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus Dr. Adi Fakhrudin, S.H., M.H., M.A., Sekretaris Daerah Suadi, Kepala Pos Binda Adriyanto Kurniawan, para asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta unsur Forkopimda lainnya.
Dalam arahannya, Bupati Moh. Saleh Asnawi menegaskan pentingnya meningkatkan efektivitas dan sinergi fungsi Forkopimda dalam menghadapi perkembangan situasi yang dinamis, baik yang berskala lokal maupun dampak dari dinamika global. Ia menekankan bahwa koordinasi yang solid dan terstruktur menjadi kunci agar berbagai potensi konflik dan permasalahan yang muncul dapat ditangani secara cepat dan tepat.
“Kami mengharapkan pembentukan tim permanen yang terdiri dari berbagai unsur Forkopimda dengan masa kerja antara dua hingga lima tahun agar dapat fokus menangani konflik dan berbagai tantangan yang ada. Dengan demikian, penyelesaian masalah dapat berlangsung lebih terarah dan berkelanjutan,” ujar Bupati.
Bupati juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum sebagai pondasi utama dalam mendukung iklim investasi yang kondusif. Ia menggarisbawahi sektor pariwisata dan pertanian sebagai pilar utama yang harus diberdayakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sujatmiko menjelaskan bahwa secara umum situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Tanggamus masih dalam kondisi yang kondusif dan terkendali. Untuk mendukung kebijakan pusat terkait pemberantasan premanisme dan penguatan koperasi, Polres telah membentuk Satgas Premanisme sebagai langkah preventif.
“Kami juga merencanakan kegiatan simbolis seperti pembagian bendera merah putih di pulau-pulau terluar, termasuk Pulau Tabuhan, sebagai wujud nasionalisme sekaligus untuk mempererat rasa kebangsaan masyarakat di daerah terpencil,” papar Kapolres. Ia juga menyatakan kesiapan Polres dalam mendukung berbagai program Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
Dandim 0424 Tanggamus Letkol Inf Dwi Djunaidi Mulyono menyampaikan bahwa Kodim tengah mengimplementasikan program dapur lapangan sebagai bagian dari gerakan makan bergizi gratis yang memanfaatkan hasil panen dari masyarakat lokal. Program ini sejalan dengan target swasembada pangan yang diusung pemerintah sebagai strategi ketahanan pangan daerah.
Kajari Tanggamus Dr. Adi Fakhrudin menambahkan dukungan kejaksaan terhadap program Pemkab Tanggamus, terutama dalam pendampingan berbagai proyek strategis. Selain itu, Kajari juga memaparkan upaya penanganan hukum terkait eks Hak Guna Usaha (HGU) PT TI yang menjadi perhatian bersama, serta perjuangan untuk mendapatkan pengakuan indikasi geografis kopi Ulu Belu yang sedang didorong bersama Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan serta PT PGE.
“Kami juga telah menyiapkan Ruang Bina Pekon yang berfungsi sebagai pusat informasi cepat dalam penanganan bencana alam. Hal ini penting agar penanggulangan bencana bisa dilakukan secara terkoordinasi dan tepat sasaran,” jelas Kajari.
Rapat koordinasi ini juga menjadi momen penting untuk membahas rencana penguatan mitigasi bencana dan peningkatan kesiapsiagaan, mengingat kerawanan bencana banjir bandang dan longsor yang semakin meningkat akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Para pimpinan Forkopimda sepakat untuk memperkuat sinergi antar lembaga, mempercepat penanganan, dan meningkatkan edukasi masyarakat tentang bencana.
Melalui rakor ini, Forkopimda Tanggamus menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban daerah, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan rasa aman bagi seluruh warga Tanggamus. Langkah-langkah strategis yang dibahas diharapkan mampu mewujudkan Tanggamus yang lebih maju, aman, dan sejahtera.***
