SAMUDERA NEWS- Guremisasi petani di Indonesia terus meningkat dan menjadi masalah struktural yang mengkhawatirkan. Saat ini, sekitar 60 persen petani tergolong sebagai petani gurem, yaitu petani dengan kepemilikan lahan yang sangat terbatas. Semakin kecil lahan yang mereka kuasai, semakin sulit bagi mereka untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Fenomena ini disampaikan oleh Guru Besar Universitas Lampung (UNILA), Prof. Bustanul Arifin, dalam diskusi bertajuk “Bagaimana Kondisi, Pencapaian, dan Tantangan Sosial-Ekonomi Indonesia setelah 80 Tahun Merdeka” pada Senin, 18 Agustus 2025.
Ketua Umum Gerbang Tani, Idham Arsyad, menilai kondisi ini sebagai alarm serius bagi masa depan pangan nasional. Menurutnya, angka 60 persen petani gurem bukan sekadar data statistik, melainkan realitas sosial yang membutuhkan respons cepat dan serius dari pemerintah. “Guremisasi berarti petani makin sempit menguasai lahan. Tanpa lahan yang cukup, mustahil bagi petani hidup layak, apalagi berkontribusi terhadap kedaulatan pangan bangsa. Pemerintah harus melihat persoalan ini dari perspektif kebijakan struktural, bukan sekadar bantuan jangka pendek,” tegas Idham.
Idham menekankan bahwa solusi paling mendasar adalah percepatan Reforma Agraria. Redistribusi lahan untuk petani gurem harus menjadi prioritas utama. Namun, ia juga menegaskan bahwa redistribusi saja tidak cukup. Setelah lahan dibagikan, pemerintah harus menyediakan dukungan yang komprehensif, termasuk bibit unggul, pupuk, teknologi pertanian, pendidikan, akses pembiayaan, serta jalur pemasaran yang jelas. Tanpa langkah ini, redistribusi hanya akan berakhir pada pemiskinan baru dan ketergantungan berkelanjutan.
Lebih jauh, Idham menekankan pentingnya komitmen tinggi dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan agenda reforma agraria secara konsisten. “Komitmen Presiden akan menentukan percepatan terwujudnya kedaulatan pangan. Reforma Agraria bukan sekadar program pertanian, melainkan juga strategi mengatasi kemiskinan ekstrem di pedesaan,” tambahnya.
Gerbang Tani menegaskan bahwa tanpa langkah berani dan menyeluruh, masalah guremisasi akan terus menghantui dan menjerumuskan petani serta masyarakat desa dalam lingkaran kemiskinan. Organisasi ini juga menyoroti perlunya mekanisme pendampingan pasca-redistribusi, sehingga petani tidak hanya memiliki lahan, tetapi juga kemampuan dan sarana untuk mengelola lahan secara produktif.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa ketahanan pangan nasional sangat bergantung pada kesejahteraan petani gurem. Reforma Agraria, jika dijalankan secara menyeluruh dan didukung dengan kebijakan pendukung, diyakini bisa menjadi solusi nyata bagi peningkatan kualitas hidup petani, penguatan kedaulatan pangan, dan pengurangan kemiskinan di pedesaan.***
