SAMUDERA NEWS– Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, menghadiri retreat nasional yang mempertemukan seluruh Sekda dan Kepala Bappeda dari provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Kegiatan berlangsung selama empat hari, mulai 26 hingga 29 Oktober 2025, di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, dan menjadi ajang strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Marindo didampingi Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto. Mereka bergabung dengan lebih dari 1.100 peserta, termasuk 38 Sekda Provinsi, 38 Kepala Bappeda Provinsi, 514 Sekda Kabupaten/Kota, serta 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota. “Alhamdulillah bisa berkumpul bersama teman-teman Sekda dari seluruh Indonesia. Semoga kegiatan ini bisa menjadi ajang pertukaran informasi positif untuk membantu kepala daerah memajukan provinsi masing-masing,” ujar Marindo saat diwawancarai media, Minggu malam (26/10/2025).
Sekdaprov Marindo menekankan meskipun menghadiri retreat, birokrasi di Lampung tetap berjalan lancar. “Masing-masing asisten telah memiliki tugas pemerintahan yang jelas. Insya Allah roda birokrasi tetap terjaga,” tambahnya, menegaskan bahwa Asisten I, II, dan III di provinsi Lampung telah mengelola urusan pemerintahan sesuai tanggung jawab masing-masing.
Tujuan utama retreat ini adalah menciptakan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta memastikan setiap program daerah sejalan dengan prioritas nasional. Marindo berharap pengalaman dan wawasan yang diperoleh di IPDN Jatinangor dapat mendukung program Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, sehingga pembangunan di provinsi dapat lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya retreat ini sebagai upaya peningkatan kapasitas ASN di puncak karier mereka. “Sekda dan Kepala Bappeda adalah aparatur sipil negara yang berada pada puncak birokrasi daerah. Retret ini penting agar mereka memiliki kapasitas dan strategi yang memadai dalam menyelaraskan program daerah dengan prioritas nasional,” kata Tito.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, menambahkan bahwa agenda ini dirancang sebagai forum dialog interaktif antara pemerintah pusat, kementerian/lembaga non-kementerian, dan pemerintah daerah. “Kami ingin memastikan program di daerah dan pusat berjalan selaras, baik dari sisi perencanaan, pendanaan, maupun pelaksanaannya. Ini juga untuk mengantisipasi tumpang tindih program atau kendala fiskal yang bisa menghambat pembangunan,” jelas Benni.
Selain itu, forum ini menjadi wadah bagi para Sekda dan Kepala Bappeda menyampaikan tantangan dan kebutuhan nyata di daerah, terutama terkait efisiensi fiskal, pengalihan Transfer Keuangan Daerah (TKD), serta pelaksanaan program prioritas pembangunan nasional seperti penguatan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, dan pembangunan berkelanjutan. “Kita ingin mendengar langsung dari daerah mengenai kendala di lapangan agar pusat bisa memberikan solusi yang tepat dan cepat,” tambah Benni.
Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Hadi Supratikta, menilai retreat ini sebagai langkah strategis untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan di tengah tekanan fiskal tahun 2026. Sinergi antara Sekda, Bappeda, dan kementerian/lembaga sangat penting untuk memastikan setiap daerah memiliki strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan, memperkuat ekosistem investasi, dan menjaga kelangsungan pembangunan meski ada keterbatasan anggaran.
Hadi menegaskan bahwa forum ini merupakan momen krusial untuk memperkuat sinergi vertikal pusat-daerah, menjembatani aspirasi daerah dengan kebijakan fiskal nasional, serta mendorong efisiensi belanja tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. “Keberhasilan retreat ini sangat bergantung pada kemampuan Kemendagri dan lembaga terkait dalam menghadirkan fleksibilitas, kepastian, dan strategi kolaboratif agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Selain sinkronisasi anggaran, kegiatan ini juga menekankan pentingnya integrasi data perencanaan, evaluasi capaian pembangunan, serta penyusunan strategi penguatan kualitas program daerah. Para peserta diharapkan mampu merumuskan strategi inovatif yang memperkuat pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mendorong program pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.***
