SAMUDERA NEWS- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat tata kelola penanggulangan bencana sebagai bagian penting dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Setprov Lampung, Sulpakar, saat membacakan amanat Gubernur dalam apel bulanan Pemerintah Provinsi Lampung yang digelar di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur, Rabu (17/7).
“Penanggulangan bencana bukan sekadar respons tanggap darurat, tetapi harus menjadi bagian terintegrasi dalam proses pembangunan,” tegas Sulpakar.
Ia menjelaskan bahwa selama triwulan pertama 2025, BPBD Provinsi Lampung baru merealisasikan 10,41% dari total anggaran Rp48 miliar. Padahal, hingga Juli 2025, sudah tercatat 198 kejadian bencana, didominasi banjir dan longsor akibat cuaca ekstrem dan perubahan iklim.
Dengan jumlah penduduk lebih dari 9 juta jiwa dan topografi yang kompleks, Lampung menghadapi tantangan serius dalam hal mitigasi risiko bencana. Oleh karena itu, Sulpakar mendorong agar seluruh perangkat daerah bekerja lebih sinergis.
“Kunci keberhasilan kita adalah pada sinergi. Penurunan indeks risiko bencana adalah indikator pembangunan yang tak bisa diabaikan,” tambahnya.
Beberapa strategi prioritas ke depan antara lain:
- Pendekatan berbasis kawasan rawan bencana,
- Penguatan kapasitas masyarakat dan lembaga,
- Tata kelola kelembagaan yang responsif dan terkoordinasi.
Sulpakar juga mengajak seluruh ASN dan mitra pembangunan untuk menjadikan pengalaman masa pandemi COVID-19 sebagai cermin pentingnya kerja sama lintas sektor.
“Mari jadikan penanggulangan bencana sebagai pondasi menuju pembangunan Lampung yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.***
