SAMUDERA NEWS- Menyongsong masa kepresidenan Prabowo Subianto 2024-2029, pesan tegas dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mencuat. Larangan kerasnya kepada Prabowo untuk tidak menghadirkan sosok “toxic” dalam kabinetnya memunculkan spekulasi dan pertanyaan yang menggelitik: siapakah yang dimaksud dengan “toxic” ini?
Sekjen Ikatan Aktivis 98 (IKA 98), Rhuqby Adeana, dengan cepat memberikan apresiasi terhadap pesan tersebut. Namun, sorotan tajamnya tidak bisa dilepaskan dari Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menjadi pusat perhatian. “Pesan kuat itu kami tangkap dan patut diduga adalah seorang Bahlil,” tegas Adeana.
Beberapa catatan hitam menambah kekuatan dugaan tersebut. Bahlil, yang terlibat dalam pembentukan Tim Kampanye Nasional (TKN) saat Prabowo-Sandiaga Uno berlaga, menciptakan kehebohan dengan membentuk Tim Kerja Strategis (TKS) yang jauh dari ekspektasi. “Prabowo pun sempat dibuat marah oleh tingkah Bahlil,” ungkap Rhuqby dengan nada yang memperkuat kecurigaan.
Namun, bukan hanya kontroversi politik yang mencoreng reputasi Bahlil. Catatan-catatan gelap juga menyeruak terkait dugaan penyalahgunaan wewenangnya sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Tuduhan mengenai keterlibatannya dalam praktik mafia perizinan menggema, dengan modus operandi yang meragukan.
Mengutip beberapa sumber, Bahlil diduga memanfaatkan posisinya untuk mengevaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit perusahaan tertentu. Dalam skema yang mencurigakan, sejumlah uang disebut-sebut berpindah tangan sebagai imbalan atas aktivasi kembali izin-izin tersebut.
Tak hanya itu, kabar terkait peran Bahlil dalam penunjukan penjabat bupati di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, juga menambah bahan perdebatan. Dengan segala kontroversinya, IKA 98 menghimbau dengan keras agar nama Bahlil tidak terdengar di lingkaran kabinet Prabowo-Gibran ke depannya. Bahkan, dorongan untuk mengevaluasi kembali kinerjanya secara menyeluruh diajukan kepada Presiden Jokowi. “Kami menyerukan hal ini dengan tegas,” tandas Sekjen IKA 98, Rhuqby Adeana, menutup pernyataannya.***
