SAMUDERA NEWS– Perhelatan Pilkada Serentak 2024 di Tanah Air menjadi saksi penting atas fenomena menarik: semakin banyaknya istri bupati yang tampil sebagai kandidat, siap menggantikan peran suami mereka.
Tren politik dinasti telah lama mengakar dalam pesta demokrasi Tanah Air, termasuk di Lampung. Salah satu contoh mencolok adalah Nanda Indira Dendi, yang berani maju di Pilkada Pesawaran sebagai calon pemimpin, mengikuti jejak suaminya yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Pesawaran.
Tidak hanya itu, dalam daftar nama-nama yang berpotensi mengukir sejarah di Pilkada 2024, Septi Istiqlal, istri dari Bupati Pesibar, bersiap untuk mengemban tanggung jawab suaminya di Kabupaten Pesisir Barat.
Tidak ketinggalan, nama-nama seperti Endah Kartika, yang berencana menggantikan suaminya sebagai Bupati Lampura, juga mencuat dalam perbincangan politik. Keberaniannya untuk maju di tengah cobaan mengenai kasus korupsi suaminya yang sebelumnya diungkap oleh KPK menarik perhatian.
Kisah-kisah ini menghadirkan kontroversi, terutama saat nama Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, kembali muncul dalam arena politik. Dalam periode sebelumnya, Eva telah sukses mengisi posisi suaminya sebagai Walikota, dan kini, dengan tekad yang sama, ia berusaha merebut kursi tersebut untuk periode kedua.
Pemandangan serupa juga terlihat di Tanggamus, di mana Dewi Handajani meniti karier politiknya dengan menggantikan suaminya sebagai Bupati Tanggamus. Kini, dia menghadapi ujian baru dalam Pilkada 2024, dengan harapan dapat melayani masyarakat Tanggamus sekali lagi.
Namun, tidak semua istri bupati beruntung dalam perjalanan politik mereka. Nessy Kalvia adalah salah satu yang harus menghadapi kegagalan di Pilkada sebelumnya. Meski demikian, kabar tentang kemungkinan kembali ikut serta dalam Pilkada Lamteng melalui Partai NasDem masih menyelimuti.
Fenomena ini tak lepas dari sorotan kritis terhadap politik dinasti. Banyak yang menilai bahwa ketika istri menggantikan suami sebagai pemimpin daerah, hasilnya seringkali mengecewakan. Bandar Lampung menjadi salah satu contoh, di mana di masa kepemimpinan Walikota Herman HN, kota ini mengalami kemajuan signifikan dengan berbagai pembangunan infrastruktur yang membanggakan.
Namun, ketika tongkat estafet kekuasaan diambil oleh Eva Dwiana, terjadi penurunan drastis dalam beberapa aspek, seperti pengelolaan banjir yang kurang efektif, hilangnya area hijau, hingga proyek-proyek pembangunan kontroversial.
Dengan berbagai pro dan kontra, fenomena ini menjadi bahan perdebatan hangat dalam dinamika politik lokal, mempertanyakan apakah kehadiran istri bupati sebagai pemimpin dapat membawa kemajuan yang diharapkan, atau justru menimbulkan kegagalan yang lebih besar.***
