SAMUDERA NEWS – Gabungan asosiasi perumahan di Lampung mengadakan pertemuan konsolidasi untuk membahas masalah terkini terkait ketersediaan kuota rumah subsidi di wilayah Lampung. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai asosiasi pengembang perumahan, termasuk REI, Apersi, Himperra, dan Asperi.
Dalam diskusi yang berlangsung, peserta membahas berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap rumah subsidi. Salah satu isu utama yang mencuat adalah keterbatasan kuota rumah subsidi yang dialokasikan untuk Provinsi Lampung.
Tri Joko Margono, Ketua Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat, menegaskan, “Keterbatasan kuota rumah subsidi menjadi hambatan besar bagi kami dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah akan hunian yang layak. Kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan alokasi kuota rumah subsidi untuk Lampung.”
Selain itu, Ketua Real Estate Indonesia (REI), Urianto Muslimin, menyoroti dampak sektor real estate yang sangat mempengaruhi sekitar 180 sektor bisnis turunannya serta tenaga kerja lokal. “Jika kuota subsidi perumahan tidak ditambah, sektor ini akan mengalami dampak negatif yang signifikan,” tambahnya.
Ketua ASPERI Lampung, Yudi Handoko, juga mengungkapkan keprihatinan tentang rendahnya alokasi rumah subsidi. “Pada tahun 2023, realisasi rumah subsidi secara nasional mencapai 220.000 unit, dengan hampir 4.000 unit di Lampung. Namun, pada tahun 2024, kuota nasional hanya 166.000 unit, dan hingga semester pertama tahun ini, realisasi di Lampung belum mencapai 2.000 unit. Kebutuhan rumah subsidi di Lampung masih sangat tinggi dan memerlukan penambahan kuota,” paparnya.
Ketua Apersi, Mario Aryanto, menjelaskan tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat Lampung. “Banyak warga Lampung masih berada pada kondisi ekonomi menengah ke bawah. Tanpa rumah subsidi atau jika hanya tersedia rumah komersil dengan suku bunga tinggi, masyarakat akan kesulitan memiliki rumah sendiri,” ungkapnya.
Masalah kuota rumah subsidi terus menjadi isu nasional setiap tahunnya. Perlu adanya upaya bersama dari semua stakeholder untuk mencari solusi dan terobosan, terutama dalam konteks janji kampanye Presiden terpilih Prabowo-Gibran yang mengusung program 3 juta rumah.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, peserta sepakat untuk membentuk tim kerja yang akan merumuskan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah terkait peningkatan ketersediaan dan kualitas rumah subsidi di Lampung. Semua asosiasi berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Lampung.***
