SAMUDERA NEWS – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT) memperkirakan bahwa jumlah pemudik Lebaran 2024 akan mencapai 193,6 juta orang. Menyikapi proyeksi ini, Komisi V DPR RI mengambil langkah serius dengan menggelar Kunjungan Kerja Spesifik ke titik-titik strategis jalur mudik, termasuk Provinsi Lampung pada Rabu, 27 Maret 2024.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik, Andi Iwan Darmawan Aras, menekankan pentingnya peningkatan kewaspadaan dan keamanan di terminal. Terminal diidentifikasi sebagai simpul vital yang menghubungkan pemudik dengan berbagai moda transportasi, dan kesalahan di sana dianggap tidak dapat ditoleransi.
Pernyataan tersebut disampaikan saat pembukaan agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Ia juga menyoroti perlunya revitalisasi terminal udara, darat, dan laut di Provinsi Lampung demi keselamatan pemudik.
Kami masih mendengar keluhan masyarakat mengenai sarana dan prasarana mudik. Oleh karena itu, kami mengadakan agenda ini untuk mengawasi kegiatan di setiap terminal agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, ujar Iwan, dikutip dari website resmi dpr.go.id pada Kamis, 28 Maret 2024.
Menurutnya, Komisi V DPR RI bersama mitra kerjanya rutin memantau persiapan arus mudik di beberapa lokasi krusial di provinsi ini, termasuk Bandara Udara Internasional Raden Inten II, Terminal Rajabasa, Tol Itera Kotabaru, dan Pelabuhan Bakauheni.
Terminal Rajabasa menjadi pusat perhatian utama dari kunjungan kerja tersebut. Berdasarkan pantauan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR, terminal tersebut terlihat sepi dua minggu sebelum Lebaran. Ditemukan adanya terminal bayangan di sekitar Jalan Soekarno-Hatta dan Bundaran Rajabasa, yang menyebabkan kemacetan lalu lintas dan mengurangi efektivitas terminal.
Padahal, Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan dana untuk revitalisasi Terminal Penumpang tipe A Tahap I sebesar Rp7 miliar pada tahun 2024.
Kami mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencari solusi efektif melalui kebijakan yang tepat. Masalah terminal bayangan dan progres revitalisasi harus segera diselesaikan,pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra.***
