SAMUDERA NEWS— Pilkada Serentak 2024, yang akan berlangsung pada 27 November, menjadi ajang penting untuk pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta menunjukkan indikasi keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang masih kuat.
Pilkada kali ini, yang mencakup pemilihan 37 gubernur, 93 wali kota, dan 415 bupati beserta wakilnya, akan mempengaruhi lanskap politik dan menentukan arah kemajuan negara dalam lima tahun ke depan. Hasil dari Pilkada ini akan berdampak luas, termasuk memengaruhi pemilihan umum mendatang.
Para partai politik berharap kemenangan kader mereka di Pilkada bisa memperkuat posisi mereka dalam pemilihan presiden dan legislatif 2029. Bagi pemerintahan yang akan datang, hasil Pilkada akan memainkan peran penting dalam menentukan dinamika kerja antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintahan baru, melalui koalisinya, berusaha menempatkan pemimpin di daerah yang dapat mendukung pelaksanaan program-program pemerintah yang akan datang.
Namun, pengamat politik melihat bahwa Jokowi masih berupaya mempengaruhi hasil Pilkada. Seperti yang diungkapkan oleh Titi Anggraini dari Perludem, Jokowi tampaknya ingin tetap berpengaruh meskipun akan segera mengakhiri masa jabatannya. “Ini adalah langkah untuk mempertahankan pengaruhnya bahkan setelah mundur dari kursi kepresidenan pada bulan Oktober,” ujar Titi.
Pada tingkat nasional, koalisi besar yang mendukung Prabowo dan Gibran dalam pemilihan presiden, yaitu Koalisi Indonesia Maju (KIM), terdiri dari partai-partai seperti Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN. Baru-baru ini, Partai Nasdem, PKB, dan PKS bergabung, membentuk KIM Plus. Menurut Titi, Jokowi berusaha mereplikasi KIM Plus dalam Pilkada dengan mempengaruhi berbagai partai politik.
Keberadaan Jokowi yang masih memiliki pengaruh signifikan dalam pemerintahan menjadi sorotan utama dalam kontestasi Pilkada Serentak. Titi menambahkan, “Kontroversi ini berkaitan dengan upaya duplikasi dan replikasi KIM di Pilkada.”
Pertaruhan politik antara koalisi pendukung Jokowi dan PDIP menjadi sorotan. Sri Hastjarjo, pengamat komunikasi politik Universitas Sebelas Maret Solo, menyatakan, “Pilkada ini akan menjadi pertarungan head-to-head antara koalisi pendukung Jokowi dalam KIM dan koalisi bentukan PDIP. Putusan MK membuka jalan bagi PDIP dan partai non-parlemen yang sempat terhambat regulasi untuk mengusung calon. Ini juga menjadi ujian bagi Koalisi Indonesia Maju apakah ada yang akan keluar membentuk koalisi baru.”
Pilkada kali ini juga merupakan momen penting bagi PDIP untuk membuktikan konsistensinya setelah kemenangan di Pemilu Legislatif, khususnya di daerah-daerah seperti Jawa Tengah, yang dikenal sebagai “kandang banteng.” Apakah PDIP mampu mempertahankan dominasinya di Pilkada menjadi salah satu hal yang dinantikan.
