SAMUDERA NEWS- Alih-alih menjadi solusi bagi pendidikan gratis, Sekolah Siger justru menimbulkan lebih banyak polemik. Di hari terakhir pendaftaran, jumlah siswa yang mendaftar di empat sekolah Siger terbilang sangat minim. Hingga pukul 14.00 WIB, hanya sekitar 60 pendaftar tercatat.
Di SMA Siger 1, yang berlokasi di SMPN 38, tidak ada panitia pendaftaran yang terlihat, hanya siswa berlatih pramuka dan guru yang bahkan mengaku tak tahu soal jumlah pendaftar.
“Kami baru datang, soal pendaftaran juga nggak tahu apa-apa,” kata salah satu guru yang bekerja di kantin.
Minimnya informasi, ketidakjelasan pengurus, serta tidak adanya struktur manajemen yang pasti menjadikan program ini disorot banyak pihak. Bahkan wakil kepala sekolah di salah satu SMA Siger mengaku baru ditunjuk seminggu lalu, tanpa tahu siapa kepala sekolah atau pengurus yayasan.
Pendirian Sekolah Tanpa Pondasi yang Kuat
Yayasan Siger Prakarsa Bunda, yang menjadi badan hukum di balik sekolah ini, hingga kini belum jelas statusnya. Beberapa kepala sekolah SMP Negeri tempat SMA Siger “menumpang” bahkan enggan mengungkap siapa pengurus yayasannya.
“Coba langsung tanya ke dinas kota, ini kan program pemkot,” kata salah satu kepala sekolah.
Tidak hanya itu, aturan pendaftaran pun tidak seragam. Panitia penerimaan siswa mengaku tidak mengetahui jam buka dan tutup pendaftaran, hingga kapan penerimaan akan diperpanjang pun belum jelas.
Sekolah Swasta Menjerit, DPRD Terdiam
Sementara itu, puluhan kepala sekolah swasta sebelumnya telah mengadu ke Komisi V DPRD Provinsi Lampung, menyuarakan keresahan mereka. Mereka khawatir, program Sekolah Siger justru meminggirkan ratusan sekolah swasta yang telah lama berdiri, lengkap dengan akreditasi dan yayasan resmi.
Namun berdasarkan data pendaftar per 10 Juli 2025, masih ada sekitar 2.400 siswa lulusan SMP yang akan masuk ke SMA/SMK swasta. Artinya, ketakutan pengelola sekolah swasta tidak sepenuhnya terjadi.
Tetapi, polemik ini belum akan berhenti. Minimnya transparansi, lemahnya perencanaan, serta ketidaksiapan struktur manajemen Sekolah Siger menjadi sorotan tajam.
Tokoh Masyarakat Angkat Bicara
Panglima Laskar Muda Lampung, Misrul, menyebut Wali Kota Eva Dwiana terlalu tergesa-gesa. Ia menyarankan agar anggaran pendidikan gratis dialihkan untuk subsidi siswa di sekolah swasta yang sudah memiliki infrastruktur dan legitimasi.
“Gedungnya nggak jelas, yayasannya nggak jelas, kepala sekolahnya belum ada. Kenapa nggak bantu sekolah swasta saja? Itu lebih jelas dan terukur,” ujar Misrul.
Ia menegaskan, niat baik tidak cukup jika menabrak aturan dan mengabaikan akuntabilitas.
“Sekali lagi, niatnya sangat mulia. Tapi eksekusinya lemah. Harus ada evaluasi dan kajian mendalam, bukan sekadar proyek politik,” katanya.
Misrul juga meminta DPRD Kota dan Provinsi tak tinggal diam. Puluhan kepala sekolah sudah bersuara, namun hingga kini belum ada tindakan konkrit dari legislatif.
“Ini sudah penerobosan aturan. Yayasan belum jelas, kepala sekolah belum ada, tapi siswa sudah diterima. Di mana akuntabilitasnya?”
🔍 Pendidikan Tak Boleh Jadi Ajang Coba-Coba
Sekolah adalah fondasi masa depan generasi. Namun dengan kondisi Sekolah Siger saat ini, banyak pihak khawatir ini akan menjadi kegagalan kebijakan yang berdampak pada siswa dan orang tua.
Tanpa regulasi yang jelas, akuntabilitas yang kuat, dan keterlibatan pemangku kepentingan, Sekolah Siger bisa berubah dari mimpi baik menjadi contoh buruk.***
