SAMUDERA NEWS — Pemerintah pusat bergerak cepat merespons kebutuhan layanan kesehatan di Provinsi Lampung. Dalam audiensi strategis yang digelar di kantor Kementerian Kesehatan RI, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama enam kepala daerah kabupaten menyampaikan langsung sejumlah persoalan krusial yang dihadapi masyarakat Lampung, dari krisis tenaga medis hingga keterbatasan infrastruktur kesehatan.
Pertemuan yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani itu menjadi titik balik. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat berkomitmen mengeluarkan tiga Instruksi Presiden (Inpres) sebagai langkah konkret mempercepat pemerataan layanan kesehatan di Bumi Ruwa Jurai.
“Kami datang dengan membawa suara masyarakat. Kebutuhan akan dokter, fasilitas, hingga peralatan kesehatan adalah nyata. Dan syukurnya, respons pemerintah pusat sangat cepat dan solutif,” ujar Gubernur Rahmat.
Turut hadir dalam pertemuan penting ini, para bupati dari Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, Tanggamus, Pringsewu, dan Pesawaran. Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menyebut hasil audiensi tersebut sebagai bentuk sinergi yang nyata, bukan sekadar seremoni.
Tiga Inpres yang Disiapkan:
- Inpres Pemenuhan SDM Kesehatan
Fokus pada distribusi dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi, termasuk penguatan peran tenaga kesehatan lokal dari putra-putri daerah. - Inpres Renovasi dan Pengembangan Fasilitas Kesehatan
Meliputi pembangunan dan renovasi rumah sakit, puskesmas, serta pustu di daerah-daerah dengan akses terbatas. - Inpres Penyediaan Alkes untuk Layanan KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi)
Langkah ini diarahkan pada percepatan penanganan penyakit kritis dengan sarana yang lebih modern dan lengkap.
“Ini bukan janji kosong. Ini langkah nyata dari pusat untuk menjawab krisis kesehatan di Lampung,” tegas Marindo.
Gubernur Rahmat menutup pertemuan dengan penuh optimisme. Ia yakin, dengan sinergi antara pusat dan daerah, derajat kesehatan warga Lampung akan mengalami lonjakan signifikan.
“Ini perjuangan untuk hak dasar rakyat. Terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah membuka ruang kolaborasi dan mendengar kebutuhan kami,” pungkasnya.***
