SAMUDERA NEWS– Pemerintah Provinsi Lampung memastikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (2/12/2025), sebagai tahap awal dalam pemeriksaan menyeluruh terkait pengelolaan program ketahanan pangan di daerah.
Entry Meeting ini menjadi momentum penting karena fokusnya pada evaluasi peran Kementerian Dalam Negeri dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan serta pengalokasian anggaran ketahanan pangan di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan efektivitas penggunaan anggaran serta dampaknya bagi masyarakat luas.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa Pemprov Lampung membuka ruang seluas-luasnya bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan secara transparan. “Kami berharap melalui pemeriksaan ini, program ketahanan pangan yang sudah berjalan dengan baik dapat semakin ditingkatkan. Pemprov Lampung siap mendukung penuh kegiatan ini agar hasil pemeriksaan bisa digunakan sebagai bahan perbaikan dan inovasi,” ujarnya.
Dari pihak BPK RI, Wakil Penanggung Jawab 2, Agus Khotib, menyampaikan bahwa BPK mengerahkan 45 tim pemeriksa secara nasional untuk menelusuri program ketahanan pangan. “Pemeriksaan tematik ini fokus untuk memastikan bahwa anggaran digunakan tepat sasaran dan program yang dijalankan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Agus. Ia menambahkan, pemeriksaan ini mencakup berbagai indikator, mulai dari ketersediaan pangan, keterjangkauan, hingga pemanfaatan pangan, sehingga hasilnya dapat menggambarkan tingkat kemandirian pangan daerah secara akurat.
Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab 3, Sony Rahmat Sulaeman, menjelaskan bahwa pemeriksaan difokuskan pada program-program yang mendukung Prioritas Nasional (PN) 2, yakni penguatan ketahanan dan keamanan negara serta kemandirian pangan. Pemeriksaan ini mencakup periode 2024 hingga Semester I 2025. “BPK perlu memastikan bahwa seluruh program terkait ketahanan pangan berjalan tepat sasaran, efektif, dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dalam pertemuan itu, Pemprov Lampung memaparkan perkembangan ketahanan pangan selama enam tahun terakhir. Data menunjukkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Lampung mengalami peningkatan signifikan dari 71,36 pada 2019 menjadi 82,58 pada 2024, yang menempatkan Lampung dalam kategori “Tahan” hingga “Sangat Tahan.” Kenaikan ini mencerminkan perbaikan pada aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan, sekaligus menandakan meningkatnya kemandirian produksi pangan daerah.
Sebagai bagian dari proses pemeriksaan, BPK juga akan melakukan uji petik di enam daerah strategis, yakni Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kota Metro, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Selatan. Uji petik ini bertujuan untuk menilai implementasi program ketahanan pangan secara riil di lapangan, termasuk efektivitas pengelolaan dana dan dampak terhadap masyarakat lokal.
Sekretaris Daerah Lampung menambahkan bahwa pemprov telah menyiapkan seluruh dokumen dan laporan yang diperlukan, serta memfasilitasi koordinasi antar dinas terkait untuk mendukung kelancaran pemeriksaan. “Kami berharap hasil pemeriksaan ini bisa menjadi referensi untuk mengoptimalkan program ketahanan pangan, memperkuat tata kelola anggaran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujar Marindo.
Kegiatan ini menunjukkan bahwa Pemprov Lampung tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga serius menjaga ketahanan pangan sebagai fondasi utama kesejahteraan masyarakat dan keamanan nasional.***
