SAMUDERA NEWS- Kabupaten Lampung Tengah kembali berada dalam sorotan publik setelah rangkaian kasus korupsi yang menjerat para pejabat puncaknya. Di tengah kekacauan struktural ini, hanya satu nama yang kini muncul sebagai figur yang dianggap masih “aman” dari skandal: Komang Koheri, pengusaha beras berdarah Bali yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Lampung Tengah. Namun pertanyaan besar muncul: mampukah ia menjaga stabilitas layanan publik, pembangunan, dan pemerataan ekonomi di daerah yang tengah dilanda badai krisis kepemimpinan?
Komang Koheri dikenal luas sebagai kader PDI Perjuangan yang memulai karier dari dunia usaha. Latar belakangnya sebagai mahasiswa ekonomi dan pengusaha beras membuatnya dipandang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan jaringan sosial yang kuat, terutama di tingkat akar rumput. Di tengah situasi kabupaten yang terguncang, keberadaannya menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk menjaga roda pemerintahan tetap berjalan.
Setelah Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi fee proyek, situasi politik daerah semakin tidak menentu. Ardito ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 9–11 Desember 2025. Ia diduga menerima aliran dana dari berbagai proyek dengan mematok fee hingga 20 persen, dan sebagian uang tersebut dipakai untuk melunasi utang kampanye Pilkada 2024. Penangkapan ini membuat posisi kepemimpinan di Lampung Tengah berada dalam kekosongan yang rawan.
Tidak berhenti di situ, Sekretaris Daerah Lampung Tengah, Welly, juga tengah diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Lampung. Ia diduga mengetahui proses rekrutmen 387 tenaga honorer di Kota Metro yang disinyalir melanggar UU No. 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Meski statusnya masih sebatas pemeriksaan, perhatian yang tersita pada proses hukum ini berpotensi membuatnya kurang optimal menjalankan tugas-tugas krusial pemerintahan.
Dengan terseretnya dua pucuk pimpinan ini, praktis hanya Komang Koheri yang berada dalam posisi relatif stabil dan tidak tersandung kasus. Situasi ini membuat publik menaruh perhatian besar kepadanya: akankah ia mampu menjaga keberlangsungan layanan publik, di saat Lampung Tengah tengah menghadapi krisis struktural yang telah berulang selama lebih dari satu dekade?
Melihat rekam jejak daerah ini, kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Tiga bupati sebelumnya—Andi Achmad Sampurna Jaya, Mustafa, dan kini Ardito Wijaya—semuanya jatuh karena kasus korupsi. Pola yang sama berulang: penyalahgunaan kekuasaan, fee proyek, transaksi gelap, hingga praktik setoran berjenjang. Lingkaran setan korupsi yang muncul lintas rezim membuat Lampung Tengah menjadi salah satu daerah dengan tingkat kerentanan integritas yang tinggi.
Dalam kondisi seperti ini, Komang Koheri berada dalam posisi strategis sekaligus berisiko. Sebagai Wakil Bupati, ia dituntut untuk memastikan stabilitas layanan publik tetap terjaga, mulai dari kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, hingga pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, ia juga menghadapi tantangan besar dalam menjaga agar pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi tidak terhenti akibat kekacauan politik yang sedang berlangsung.
Masyarakat Lampung Tengah kini menanti langkah konkret Komang Koheri. Apakah ia akan mampu memperbaiki kepercayaan publik yang selama ini hancur akibat skandal korupsi? Apakah gaya kepemimpinannya akan berbeda dari pendahulunya yang terjerat kasus serupa? Dan yang tak kalah penting: mampukah ia membuktikan bahwa dirinya bukan bagian dari siklus korupsi yang telah merusak tatanan pemerintahan daerah selama bertahun-tahun?
Di tengah badai ini, satu hal menjadi jelas: masa depan Lampung Tengah bergantung pada kemampuan Komang Koheri menjaga integritas, menegakkan transparansi, dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa terganggu oleh kisruh politik dan hukum yang melanda daerah tersebut.***
