SAMUDERA NEWS— Perjuangan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal untuk meningkatkan kesejahteraan petani singkong berlanjut saat menyambut kunjungan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Bandara Raden Intan II, Senin (14/7/2025). Agenda utama kunjungan ini: mencari solusi konkret atas carut-marutnya tata niaga singkong di Lampung.
Dalam forum pembahasan yang digelar di Lampung Selatan, Gubernur Mirza mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi petani singkong yang kian tertekan akibat membanjirnya tepung tapioka impor. Menurutnya, stok industri lokal saat ini penuh, menyebabkan hasil panen petani tak lagi terserap pasar.
“Gudang-gudang industri sudah tidak mampu menampung. Petani terpaksa menanggung rugi, sementara pasar kita diserbu produk impor,” ujar Gubernur.
Ia meminta regulasi nasional segera diterbitkan untuk membatasi impor dan menata sistem tata kelola singkong yang selama ini dinilai berjalan tanpa arah. Situasi ini diperparah oleh kondisi global, di mana negara seperti Thailand dan Vietnam juga tengah membanjiri pasar Asia, termasuk Indonesia, dengan produk serupa.
Selain pembatasan impor, Gubernur juga menekankan pentingnya hilirisasi singkong. Ia menyebutkan banyak produk turunan bernilai tinggi seperti mokaf, sorbitol, hingga bioetanol yang belum tergarap maksimal.
“Selama ini, petani, industri pengolah, dan end-user berjalan sendiri-sendiri. Harus ada regulasi yang memaksa kolaborasi. Kita bisa belajar dari industri ayam dan sapi yang berhasil karena kerja sama hulu-hilir,” katanya tegas.
Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan yang memimpin kunjungan mengapresiasi langkah cepat Gubernur Mirza. Menurutnya, singkong sudah seharusnya masuk dalam daftar komoditas strategis nasional, namun hingga kini belum memiliki landasan hukum yang kuat.
“Kami akan berusaha mendorong lahirnya regulasi tata kelola singkong yang komprehensif, tak hanya jangka pendek tapi juga berkelanjutan,” ujarnya.
Kunjungan ini juga melibatkan peninjauan langsung ke pabrik pengolahan singkong dan lahan petani, untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Bob Hasan menyoroti bahwa meski Lampung adalah salah satu sentra produksi singkong nasional, produktivitasnya masih rendah karena tidak adanya sistem yang mendorong efisiensi dan inovasi.
“Singkong Lampung bukan sekadar bahan makanan, tapi bahan baku industri besar: mulai dari kertas, tapioka, hingga energi. Potensi ini harus diangkat,” tambahnya.
Pertemuan ini dihadiri juga oleh asosiasi petani singkong dan pengusaha, memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan legislatif. Kunjungan Baleg ke Lampung menjadi harapan baru bagi petani agar suara mereka tidak hanya didengar, tetapi juga diperjuangkan dalam bentuk regulasi nyata.***
