SAMUDERA NEWS — Pemerintah Provinsi Lampung terus menggenjot pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan demi mendorong pertumbuhan ekonomi hijau. Hal ini dibahas dalam rapat strategis kehutanan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di ruang kerjanya, Komplek Kantor Gubernur, Jumat (18/7/2025).
Rapat yang melibatkan jajaran Dinas Kehutanan, Bappeda, dan Dinas Lingkungan Hidup ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam forum penyusunan arah pembangunan jangka menengah lima tahun ke depan yang digelar April lalu.
Hutan: Aset Ekologis dan Ekonomi
Berdasarkan data Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XX Bandar Lampung, Provinsi Lampung memiliki 948.641 hektare kawasan hutan, atau sekitar 28,1% dari total wilayah provinsi. Namun, sebagian besar kawasan tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung.
Kepala Dinas Kehutanan Lampung, Yanyan Ruchyansyah, menjelaskan bahwa program Perhutanan Sosial (PS) menjadi strategi kunci dalam melegalkan aktivitas masyarakat di kawasan hutan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
“Potensi areal PS di Lampung mencapai 155.870 hektare yang tersebar di 17 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH),” ungkapnya.
“Pada tahun 2024, program PS mencatat nilai transaksi ekonomi lebih dari Rp323 miliar, menunjukkan peran nyatanya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambah Yanyan.
Sinergi OPD Jadi Kunci Keberhasilan
Sekdaprov Marindo menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan strategi kehutanan berjalan efektif. Ia mengingatkan bahwa hutan bukan hanya sebagai penyangga ekologis, tetapi juga sebagai sumber ekonomi berkelanjutan.
“Pengelolaan kawasan hutan harus mampu mengoptimalkan potensi yang ada, baik dari sisi regulasi, aset, maupun kontribusi terhadap pendapatan daerah,” tegas Marindo.
Ia juga mendorong percepatan legalisasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat sebagai langkah konkret untuk memutus rantai kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi desa.
Menuju Masa Depan Hijau dan Inklusif
Strategi ini sejalan dengan visi Lampung untuk membangun ekonomi yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan menuju 2045. Perhutanan sosial diposisikan sebagai jembatan antara konservasi dan ekonomi rakyat—sebuah langkah strategis yang menjadikan hutan sebagai sahabat pembangunan, bukan hambatannya.***
