SAMUDERA NEWS— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan kembali menegaskan pentingnya memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025.
Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan dari Fraksi PAN, Edi Waluyo, menyuarakan desakan tersebut dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digelar di Ruang Banggar DPRD setempat, Selasa (15/7/2025).
Dalam rapat itu, Edi menyoroti kerusakan parah pada beberapa sekolah dasar di Desa Purwodadi, Kecamatan Way Sulan, terutama kondisi SDN yang sudah tidak layak pakai.
“Beberapa sekolah di Purwodadi kondisinya sangat memprihatinkan. Atap bocor, fasilitas belajar rusak, dan suasana belajar menjadi tidak nyaman. Ini harus segera menjadi prioritas dalam anggaran perubahan,” ujarnya tegas.
Tak hanya pendidikan, Edi juga menyoroti kerusakan Jembatan Way Galih di Desa Sidoasri, Kecamatan Candipuro. Menurutnya, jembatan tersebut merupakan akses vital bagi warga antar wilayah yang kini terganggu akibat kerusakan infrastruktur.
“Jangan sampai APBD Perubahan hanya sibuk urusan administrasi. Jembatan yang rusak ini bukan sekadar soal fasilitas, tapi soal keselamatan warga dan roda perekonomian di desa-desa,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan dari TAPD menyampaikan bahwa seluruh usulan dari DPRD akan ditampung dan dikaji lebih lanjut berdasarkan urgensi dan kondisi lapangan.
“Kami terbuka terhadap masukan dari DPRD. Usulan yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat tentu jadi perhatian. Namun, kita tetap harus mempertimbangkan keterbatasan anggaran,” ujar perwakilan TAPD.
Ia juga memastikan bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk menentukan skala prioritas. “Insyaallah, usulan terkait sekolah dan jembatan ini akan kami perjuangkan masuk dalam APBD Perubahan tahun ini,” tutupnya.
Dengan pembahasan ini, DPRD Lampung Selatan ingin memastikan bahwa anggaran perubahan benar-benar berpihak kepada kebutuhan nyata masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan infrastruktur dasar yang selama ini masih banyak dikeluhkan warga.***
