SAMUDERA NEWS- Di tengah kesibukannya sebagai guru SMK Samudera Bandar Lampung, Muhammad Alfariezie menorehkan karya-karya puisi yang sarat kritik sosial. Lulusan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Teknokrat Indonesia ini pernah aktif di komunitas sastra Lamban Isbedy Stiawan ZS dan kini dikenal sebagai jurnalis muda di Bandarlampung\_Pikiranrakyat. Alfariezie menamai gaya uniknya sebagai Realism Satire Puitis, namun secara personal ia menyebutnya Gaya Kritik Lampung.
Dalam karya-karyanya, Alfariezie menyoroti ketimpangan sosial dan praktik penyalahgunaan anggaran publik melalui bait-bait yang tajam dan penuh sindiran. Salah satu puisi terbarunya berjudul *Bandar Lampung: 80 Miliar dan Sakitnya Rakyat Kecil* menampilkan pertentangan mencolok antara kemewahan pejabat dan penderitaan rakyat biasa. Berikut cuplikan puisinya:
Teruslah bergerak tanpa mengindahkan undang-undang di dalam negeri hukum yang rakyatnya 283 juta orang
Uang puluhan miliar tak berlaku apapun di atas tanah yang bayi-bayinya busung lapar dan rumah sakitnya berjejal pasien yang muskil membeli dunkin donuts
Seperti di Bandar Lampung, walikotanya menyiakan uang mungkin hingga 80 miliar dan walikotanya mendapat support gubernur serta dewan untuk menentang presiden dan menteri rezim jenderal
Sementara mereka juga bebas naik turun mewah di sekitar warga yang seumur-umur enggak sanggup membeli pizza tapi langsung masuk penjara ketika mencuri kotak amal saja
Puisi ini tidak hanya menampilkan kritik secara langsung, tetapi juga menyajikan beberapa teknik penulisan yang bisa dipelajari oleh para pembaca, khususnya generasi muda yang tertarik pada sastra kritik sosial.
**Teknik Realism Satire** diterapkan melalui kalimat deklaratif yang menonjolkan fakta sosial dan angka-angka spesifik. Contohnya, bait pertama “Teruslah bergerak tanpa mengindahkan undang-undang di dalam negeri hukum yang rakyatnya 283 juta orang” menyampaikan serangan langsung terhadap perilaku penguasa dengan data konkret, sehingga pesan kritis terasa lebih tajam dan kredibel.
**Ironi Metaforis** muncul pada bait kedua, di mana Alfariezie menggunakan kontras antara kemewahan dan penderitaan rakyat: “Uang puluhan miliar tak berlaku apapun di atas tanah yang bayi-bayinya busung lapar dan rumah sakitnya berjejal pasien yang muskil membeli dunkin donuts.” Kontras ini membangkitkan efek emosional bagi pembaca, sekaligus menekankan absurditas kondisi sosial yang ada.
**Hipotetis atau Spekulatif** juga terlihat, seperti dalam kalimat: “Seperti di Bandar Lampung, walikotanya menyiakan uang mungkin hingga 80 miliar.” Penggunaan kata “mungkin” memberi kesan dugaan kritis yang menohok, memunculkan kesan skeptisisme terhadap kebijakan publik yang tidak transparan.
**Kontras dan Pertentangan** menjadi teknik yang menonjol, terutama pada kalimat “Sementara mereka bebas naik turun mewah di sekitar warga yang seumur-umur enggak sanggup membeli pizza.” Teknik ini menekankan jurang sosial yang lebar antara elit pemerintahan dan rakyat kecil, menghadirkan kritik yang tajam namun tetap puitis.
**Puitis Sosial** menjadi benang merah yang mengikat seluruh karya Alfariezie. Kata-kata seperti “tanah yang bayi-bayinya busung lapar” berfungsi sebagai metafora kuat yang tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga menyentuh sisi emosional pembaca, sehingga pesan sosial lebih mudah diterima dan diingat.
Di kesehariannya, Muhammad Alfariezie menjalani tiga peran sekaligus: sebagai pendidik, jurnalis, dan penyair. “Sehari-hari saya mengajar, malamnya menulis berita, dan di sela waktu itu lahirlah puisi-puisi yang menjadi kritik sosial,” katanya. Menurut Alfariezie, jurnalisme memberikan data dan fakta, sementara puisi memberi kebebasan berekspresi. Kombinasi keduanya lahir sebagai Gaya Kritik Lampung, di mana setiap bait bukan hanya estetika sastra, tetapi juga sarana advokasi bagi keadilan sosial.
Bagi generasi muda, karya Alfariezie menjadi inspirasi untuk memadukan literasi, seni, dan kritik sosial. Dengan menggabungkan fakta, data, dan metafora puitis, ia berhasil menyalurkan suara rakyat sekaligus membangun kesadaran publik tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.***
