SAMUDERA NEWS– Situasi sosial dan politik di Indonesia terus memanas seiring meningkatnya ketidakpuasan rakyat terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan perilaku sebagian elit politik. Kemarahan publik, yang tampak menumpah ke simbol-simbol kekuasaan seperti DPR, Kepolisian, Menteri Keuangan, serta anggota legislatif yang pamer harta, menjadi indikasi nyata adanya ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi yang kian melebar di tengah masyarakat.
Dalam kondisi ini, Presiden dianggap kurang responsif terhadap aspirasi rakyat. Dialog dan komunikasi politik selama ini hanya difokuskan kepada kelompok elit atau organisasi tertentu, sementara aspirasi dari rakyat tani, buruh, nelayan, mahasiswa, dan masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan negara terabaikan. Akibatnya, sejumlah kebijakan yang dinilai anti-rakyat, termasuk kenaikan pajak dan tunjangan yang membebani masyarakat, berjalan mulus seolah mendapat legitimasi penuh dari elit tanpa memperhatikan suara rakyat.
Menanggapi kondisi tersebut, Gerbang Tani menegaskan pentingnya Presiden segera mengambil langkah konkret dengan membuka Dialog Persatuan Kerakyatan. Dialog ini diharapkan bisa melibatkan semua elemen masyarakat yang terdampak secara langsung, mulai dari mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, kelompok korban kebijakan, pengemudi ojek online, hingga rakyat kecil yang menghadapi beban hidup sehari-hari akibat keputusan pemerintah.
Gerbang Tani juga mengusulkan pembentukan Satgas Persatuan Kerakyatan, yang akan melibatkan unsur rakyat dan pemerintah, dengan tujuan strategis:
1. Memulihkan keamanan, ketertiban, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
2. Menjalankan agenda kerakyatan yang konkret bagi buruh, tani, nelayan, masyarakat adat, mahasiswa, dan pengangguran.
3. Mengevaluasi kebijakan pemerintah yang boros, tidak berpihak pada rakyat, dan berpotensi memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi.
4. Mengembalikan arah pembangunan nasional sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.
Ketua Gerbang Tani, Idham Arsyad, menegaskan urgensi dialog tersebut. “Jika Presiden tidak segera membuka ruang dialog sejati dengan rakyat, maka krisis kepercayaan akan semakin dalam. Negara tidak boleh terus-menerus berdiri di atas legitimasi semu dari elit. Saatnya Presiden turun langsung mendengar suara rakyat, bukan hanya suara lingkaran kekuasaan,” tegas Idham Arsyad.
Pernyataan ini sejalan dengan himbauan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua Umum PKB, yang menyoroti pentingnya sikap dan perilaku pejabat legislatif maupun eksekutif dalam menjaga kepercayaan rakyat. Dalam agenda MUNAS Perempuan Bangsa, Muhaimin mengingatkan, “Jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat. Karena di pundak kita ada tanggung jawab moral dan politik untuk membela kepentingan mereka.”
Gerbang Tani menekankan bahwa langkah-langkah konkret dari pemerintah, terutama Presiden, untuk mendengarkan aspirasi rakyat, sangat penting agar ketegangan sosial dan politik dapat mereda. Dialog yang inklusif dan transparan dianggap sebagai jalan utama untuk membangun kembali kepercayaan publik, sekaligus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada rakyat.***
