SAMUDERA NEWS – Suasana unjuk rasa yang digelar ribuan massa di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (1/9/2025), berlangsung penuh keharmonisan ketika Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Pangdam XXI/Raden Intan Mayjen TNI Kristomei Sianturi, dan Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika turun langsung menemui para pengunjuk rasa.
Aliansi Lampung Melawan, yang menjadi koordinator aksi, awalnya menampilkan semangat protes yang tinggi. Namun, kedatangan para pejabat tersebut membawa suasana berbeda. Mereka memilih duduk lesehan di tengah kerumunan massa untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung, menunjukkan pendekatan yang humanis dan terbuka. Turut hadir Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, serta sejumlah tokoh agama dan adat yang turut memfasilitasi dialog agar berjalan tertib dan efektif.
Dalam dialog terbuka tersebut, mahasiswa menyampaikan 10 tuntutan strategis yang menjadi fokus aksi. Beberapa di antaranya mencakup pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, pemangkasan gaji dan tunjangan anggota DPR sebagai bentuk efisiensi dan tanggung jawab moral, serta evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri. Mahasiswa juga menekankan pentingnya transparansi pengelolaan anggaran dan perlindungan hak-hak rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi kedisiplinan para pengunjuk rasa dan menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. “Terima kasih adik-adik mahasiswa yang telah menyuarakan aspirasi dengan tertib. Kami turun ke sini untuk mendengarkan seluruh tuntutan, mencatatnya, dan memastikan suara kalian sampai ke pihak terkait,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung agar Lampung tetap kondusif.
Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika menyampaikan permohonan maaf atas insiden di Jakarta yang menewaskan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan taktis Brimob. “Atas nama Kepolisian Daerah Lampung, kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Kami berkomitmen melakukan perbaikan prosedur agar pelayanan kepada masyarakat semakin profesional dan aman,” ujarnya. Kapolda juga menekankan pentingnya memberikan ruang yang maksimal bagi tim investigasi agar proses hukum berjalan transparan dan cepat. Pernyataan ini mendapat tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi dari ribuan peserta aksi.
Pangdam XXI/Raden Intan Mayjen TNI Kristomei Sianturi menambahkan, kehadiran pihak militer di tengah aksi bukan untuk mengintimidasi, melainkan memastikan keamanan dan kelancaran kegiatan. Ia menekankan bahwa seluruh aparat bekerja untuk mendukung pelaksanaan unjuk rasa yang aman, tertib, dan tetap menghormati hak warga negara.
Setelah lebih dari dua jam berdialog, massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 14.00 WIB, meninggalkan suasana yang damai dan penuh persatuan. Dialog yang berlangsung lesehan ini menjadi simbol pendekatan humanis pemerintah dan aparat dalam menampung aspirasi publik, sekaligus menegaskan bahwa penyampaian pendapat di ruang publik dapat berjalan aman tanpa menimbulkan kericuhan.***
