SAMUDERA NEWS— Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 dalam sidang paripurna di Ruang Sidang DPRD Lampung, Jumat (22/8/2025).
Dalam pemaparannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa target pendapatan daerah 2026 disusun secara realistis, terukur, dan akuntabel. Hal itu dilakukan dengan memperhatikan potensi riil daerah, tren ekonomi makro, kebijakan transfer pusat, serta kemampuan perangkat daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan.
Strategi peningkatan pendapatan daerah meliputi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pengelolaan aset daerah secara lebih produktif. Pemerintah Provinsi juga menjalin koordinasi aktif dengan pemerintah pusat terkait alokasi dana transfer, seperti DAU, DAK, Dana Insentif Fiskal, hingga Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026.
“Kami ingin memastikan pembangunan daerah berjalan lebih optimal, merata, dan tepat sasaran, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung secara berkelanjutan,” ujar Gubernur Mirza.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program pembangunan membutuhkan kerja sama erat antara eksekutif, legislatif, serta dukungan aktif masyarakat. Kolaborasi ini, menurutnya, menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Selain sisi pendapatan, Gubernur Mirza juga menyoroti struktur belanja daerah agar lebih efektif dalam mendukung prioritas pembangunan. Belanja daerah 2026 disusun berdasarkan prinsip kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memprioritaskan percepatan pemulihan ekonomi, penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, serta reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik.
Ia menegaskan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi belanja wajib dan mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, optimalisasi belanja modal difokuskan pada infrastruktur konektivitas, pertanian, dan layanan publik guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kami percaya, dengan pengawasan DPRD dan dukungan semua pihak, struktur belanja daerah bisa lebih efisien, berkualitas, dan berpihak pada masyarakat,” tutup Gubernur Mirza.***
