SAMUDERA NEWS– Upaya pemerintah dalam memperkuat literasi digital dan mendorong ekonomi berbasis komunitas terus dilakukan. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, digelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di Balai Keratun, Lantai 3, Selasa (26/8/2025).
Kegiatan ini menekankan pentingnya peran KIM sebagai ujung tombak penyampaian informasi yang akurat, mudah dipahami, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung program strategis nasional. Salah satu fokus utama adalah penguatan Koperasi Desa Merah Putih dan percepatan transformasi digital di desa-desa.
Plt. Direktur Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital, Marolli J. Indarto, menegaskan bahwa KIM memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. “KIM menjadi ujung tombak penyampaian informasi yang akurat dan membumi, agar program prioritas pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih dapat dipahami dan diikuti masyarakat,” jelas Marolli.
Program Koperasi Desa Merah Putih yang diluncurkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Harapannya, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang mampu menggerakkan perekonomian, mengurangi kesenjangan kota-desa, serta membangun kemandirian berbasis komunitas.
Di era digitalisasi, peran KIM semakin krusial. Menurut Marolli, KIM harus mampu menyajikan konten yang edukatif, inspiratif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dengan begitu, informasi digital tidak hanya menjadi konsumsi pasif, melainkan bisa menjadi sarana pemberdayaan. Peserta Bimtek sendiri diberikan sertifikat kompetensi setara 6 GB sebagai bukti peningkatan kapasitas dalam komunikasi publik digital.
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan, termasuk pembiayaan bagi KIM melalui Dana Desa. “KIM dapat menjadi motor penggerak publikasi program pemerintah, mulai dari koperasi, stunting, hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Untuk itu perlu payung hukum agar kegiatan mereka bisa dibiayai secara berkelanjutan,” tegasnya.
Selain pembiayaan, Ganjar juga menekankan perlunya kolaborasi antara KIM, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini mencakup pengembangan potensi desa, pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing produk lokal agar mampu menembus skala nasional bahkan global.
Acara Bimtek ini turut dihadiri oleh perwakilan Kominfo kabupaten/kota, Dinas Koperasi dan UKM, media, serta anggota KIM baik secara daring maupun luring. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan semangat bersama dalam memperkuat ekosistem digital desa.
Melalui pelatihan ini, diharapkan KIM benar-benar menjadi garda terdepan dalam penyebaran informasi strategis, motor penggerak literasi digital, sekaligus penguat kapasitas desa menuju kemandirian dan inklusi. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan KIM, akselerasi transformasi digital dan penguatan ekonomi desa bukan lagi sekadar wacana, melainkan langkah nyata menuju Indonesia digital yang berdaya saing.***
