SAMUDERA NEWS- Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan respons cepat terhadap kondisi pasar setelah ditemukan harga minyak goreng rakyat (MGR) di sejumlah titik penjualan yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Harga MGR di pasaran saat ini tercatat berkisar Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter, padahal sesuai ketentuan HET seharusnya hanya Rp15.700 per liter.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal langsung mengambil langkah strategis dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (27/8/2025). Rakor ini dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, baik dari unsur pemerintah, BUMN, maupun sektor industri minyak goreng.
Rakor ini bertujuan menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan minyak goreng rakyat tetap terjamin di tengah masyarakat. Selain itu, pertemuan ini menjadi forum penting untuk mengevaluasi distribusi MGR, membahas kendala yang dihadapi, dan merumuskan langkah-langkah solusi bersama.
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa persoalan utama bukan hanya pada produksi, tetapi juga pada distribusi. Jalur distribusi harus benar-benar dikawal agar minyak goreng bisa sampai ke masyarakat dengan harga sesuai HET. “Persoalannya kita sudah ketemu. Tinggal bagaimana kita mengatur supaya harga normal. Kita ingin agar minyak goreng rakyat benar-benar mudah diakses masyarakat dengan harga yang terjangkau,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, Perum Bulog, dan pelaku industri agar pasokan tetap stabil. Kolaborasi yang solid dianggap sebagai kunci untuk memastikan tidak ada celah dalam distribusi, sehingga tidak terjadi penumpukan barang pada satu titik maupun keterlambatan distribusi ke pasar tradisional.
Dalam rapat tersebut, sejumlah perusahaan besar turut hadir dan menyampaikan laporan mengenai kondisi produksi dan distribusi minyak goreng. Perusahaan yang terlibat antara lain PT Pacrim Nusantara Lestari Foods, PT LDC Indonesia, PT Tunas Baru Lampung, PT Domus Jaya, dan PT Sumber Indahperkasa, serta Perum Bulog Lampung.
Masing-masing perusahaan memberikan data terperinci mengenai produksi minyak goreng periode Januari hingga Agustus 2025. Data tersebut meliputi produksi minyak goreng rakyat (MGR) maupun non-MGR, rincian distribusi bulanan ke Distributor Utama (D1), serta informasi mengenai jumlah pasokan yang diproduksi di Lampung dan yang didatangkan dari luar daerah. Informasi ini menjadi bahan penting untuk evaluasi pemerintah dalam mengukur efektivitas distribusi dan menyusun langkah intervensi yang diperlukan.
Selain itu, Rakor juga menyoroti perlunya peningkatan pengawasan di tingkat distribusi. Pemerintah daerah akan memperkuat mekanisme monitoring agar tidak terjadi penyelewengan harga di tingkat pedagang, baik di pasar tradisional maupun ritel modern. Sistem pengawasan yang lebih ketat diharapkan mampu menekan praktik spekulasi harga yang merugikan masyarakat.
Gubernur Mirza menambahkan bahwa stabilitas harga pangan, termasuk minyak goreng, merupakan prioritas utama dalam menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga bahan pokok, meski hanya beberapa ribu rupiah, dapat memberi dampak besar terhadap kondisi ekonomi rumah tangga. Oleh sebab itu, pengendalian harga MGR menjadi salah satu perhatian serius pemerintah daerah.
Melalui Rakor ini, Pemerintah Provinsi Lampung optimis stabilitas harga dan ketersediaan minyak goreng rakyat dapat segera terjaga. Dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, BUMN, hingga pelaku industri, diyakini akan memperkuat langkah konkret dalam menghadapi tantangan distribusi pangan di Lampung.
Dengan adanya upaya bersama ini, masyarakat diharapkan dapat kembali memperoleh minyak goreng rakyat sesuai HET, sehingga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan pasokan tersedia secara merata. Rakor ini juga menjadi titik awal koordinasi berkelanjutan dalam menjaga ketahanan pangan daerah, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terlindungi.***
