SAMUDERA NEWS– Konsorsium Rakyat Anti Mafia Tambang (KRAMAT) mendatangi Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jumat (20/12/2025), untuk mendesak penegakan hukum terhadap praktik mafia tambang yang diduga dilakukan oleh PT Masempo Dalle dan oknum berpengaruh di Sulawesi Tenggara. Massa aksi menyoroti dugaan korupsi, pelanggaran izin kehutanan, serta penjualan ore nikel tanpa dokumen resmi yang merugikan negara dan merusak lingkungan.
Dalam aksinya, KRAMAT menyampaikan empat tuntutan utama kepada Jaksa Agung. Pertama, meminta pemeriksaan terhadap Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang, atas dugaan keterlibatan dalam praktik ilegal dan skandal korupsi yang mengalirkan keuntungan secara tidak sah dari penjualan nikel. Kedua, menuntut penangkapan pimpinan PT Masempo Dalle karena diduga kuat melakukan aktivitas penambangan dan penjualan nikel tanpa RKAB, merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.
Ketiga, KRAMAT menuntut pertanggungjawaban atas kerusakan hutan seluas 141,91 hektar yang berada di bawah otoritas Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), akibat eksploitasi ilegal oleh PT Masempo Dalle. Keempat, massa aksi menekan agar Kementerian ESDM melalui Dirjen Minerba mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tersebut demi menghentikan rantai operasional ilegal dan melindungi kepentingan publik.
Koordinator Lapangan KRAMAT, Cak Ochi, menegaskan aksi ini sebagai bentuk peringatan bagi Kejaksaan Agung. “Kami datang ke Kejagung untuk membuktikan bahwa tidak ada entitas yang kebal hukum. Segera tangkap pimpinan PT Masempo Dalle dan periksa Ketua Kadin Sultra Anton Timbang karena dugaan skandal korupsi, penjualan ore nikel tanpa dokumen RKAB, serta pelanggaran izin kehutanan. PT Masempo Dalle telah terlalu lama beroperasi seolah di atas hukum. Jika Kejaksaan Agung tidak bertindak, integritas penegakan hukum di sektor sumber daya alam patut dipertanyakan,” ujarnya di depan gerbang Kejagung.
Aksi KRAMAT ini juga menjadi respons atas lambannya penegakan hukum di tingkat daerah, di mana PT Masempo Dalle diduga tetap leluasa mengeksploitasi sumber daya nikel meski tanpa izin resmi dan menimbulkan kerusakan lingkungan signifikan. Massa aksi menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada langkah konkret berupa penetapan tersangka dan pencabutan izin operasional.
“Kami pastikan akan ada Aksi Jilid II jika Kejagung tidak segera memanggil dan memeriksa Anton Timbang. Hari ini adalah peringatan pertama. Kami menuntut keadilan bagi rakyat dan lingkungan yang dirugikan,” tegas Cak Ochi. Aksi ini sekaligus menyoroti perlunya pengawasan lebih ketat terhadap korporasi tambang di Indonesia agar praktik ilegal dan perusakan lingkungan tidak terus terjadi.
Dengan tuntutan yang jelas dan dukungan publik yang signifikan, KRAMAT menekankan bahwa pemerintah pusat harus mengambil tindakan tegas demi menegakkan hukum dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam di Sulawesi Tenggara.***
