SAMUDERA NEWS– Kabar menggembirakan datang dari Provinsi Lampung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Lampung berhasil mencatat inflasi terendah secara nasional pada Oktober 2025, yakni hanya sebesar 0,30 persen. Capaian ini menjadi sorotan karena terjadi di tengah tekanan harga pangan yang masih tinggi di banyak daerah Indonesia.
Data tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, Senin (10/11/2025). Menurut Amalia, kinerja positif Lampung tidak lepas dari strategi kolaboratif antara berbagai pihak di daerah, yang berhasil menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Amalia menjelaskan bahwa secara nasional, inflasi hingga Oktober 2025 masih berada dalam rentang target 2,5 ± 1 persen. Dari total 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 37 provinsi tercatat mengalami inflasi, sementara hanya satu provinsi yang mengalami deflasi, yakni Papua dengan angka -0,92 persen.
“Lampung menjadi provinsi dengan inflasi terendah di Indonesia, yakni sebesar 0,30 persen. Ini menunjukkan efektivitas pengendalian harga yang dilakukan secara terpadu antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID),” ungkap Amalia.
Sementara itu, beberapa provinsi lain justru mengalami tekanan harga yang lebih tinggi. Beberapa di antaranya bahkan melampaui batas atas target nasional (>3,5 persen), seperti Sumatera Barat (3,87 persen), Riau (3,85 persen), Sulawesi Tengah (3,60 persen), dan Aceh (3,58 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak merata di seluruh wilayah, dan Lampung menjadi contoh nyata daerah yang berhasil menjaga stabilitas ekonomi dengan baik.
Amalia juga menambahkan bahwa keberhasilan Lampung tidak hanya karena strategi jangka pendek, tetapi juga karena adanya langkah-langkah preventif seperti memperkuat pasokan bahan pokok, memastikan kelancaran distribusi, serta menggelar operasi pasar secara berkala. Langkah tersebut menjadi tameng utama menghadapi potensi lonjakan harga menjelang akhir tahun, khususnya di sektor pangan seperti beras, cabai, dan bawang merah yang sering memicu inflasi musiman.
“Koordinasi lintas lembaga di Lampung berjalan efektif. Pemerintah daerah bergerak cepat memastikan stok aman dan harga tetap terkendali. Ini bisa menjadi best practice bagi daerah lain,” jelas Amalia.
Selain inflasi, BPS juga mencatat kondisi pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap positif di tengah ketidakpastian global. Pada triwulan III tahun 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,04 persen (year-on-year), menandakan bahwa aktivitas ekonomi domestik masih kuat meski dunia menghadapi perlambatan ekonomi dan fluktuasi harga komoditas.
Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di Maluku Utara dengan angka fantastis 39,10 persen, diikuti Sulawesi Tengah (7,79 persen) dan Kepulauan Riau (7,48 persen). Namun, tidak semua daerah mencatat hasil positif. Papua Tengah dan Papua Barat masing-masing mengalami kontraksi ekonomi sebesar -16,11 persen dan -0,13 persen, dipengaruhi oleh turunnya produksi pertambangan.
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dalam rapat tersebut menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga inflasi agar tetap terkendali. Ia menyebut, inflasi yang stabil tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi indikator penting dalam keberhasilan pembangunan daerah.
“Kepala daerah harus aktif menggerakkan tim pengendalian inflasi di wilayahnya. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar kebijakan pengendalian inflasi berjalan konsisten, terutama dalam menjaga pasokan pangan dan kelancaran distribusi barang,” tegas Tomsi.
Capaian Lampung ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menjaga keseimbangan harga dan pertumbuhan ekonomi. Dengan sinergi kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, Lampung membuktikan bahwa stabilitas harga bukan hanya target, melainkan hasil nyata dari kerja keras dan kolaborasi berkelanjutan.***
