SAMUDERA NEWS— Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digadang-gadang sebagai kebijakan unggulan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak sekolah, justru menimbulkan keprihatinan mendalam di tengah masyarakat. Alih-alih menjadi sarana menyehatkan generasi muda, program ini kini terkesan ironis: uang negara habis terbakar, sementara makanan yang seharusnya bergizi justru tidak layak konsumsi.
Data terbaru menunjukkan bahwa setiap dapur MBG di Kecamatan Kemiling menghabiskan sekitar Rp45 juta per hari untuk melayani sekitar 3.000 siswa. Namun, realitas di lapangan menunjukkan fakta yang jauh dari ideal. Di SD Negeri 2 Beringin Raya, misalnya, menu MBG kerap basi sebelum tersaji. Seorang wali murid mengeluh, “Kemarin anak saya dikasih spageti, tapi basi. Enggak boleh dimakan sama gurunya. Sebagai gantinya, cuma dikasih susu Indomilk.” Pengalaman ini menimbulkan rasa kecewa sekaligus pertanyaan serius mengenai pengelolaan program tersebut.
Seorang guru wali kelas yang tidak ingin identitasnya dipublikasikan turut membenarkan kejadian itu. “Iya benar, siswa kelas siang hanya dapat susu saja kemarin karena spageti basi jadi dikembalikan,” ujarnya, Rabu, 3 September 2025. Pernyataan ini menegaskan lemahnya kontrol kualitas makanan di setiap tahap, mulai dari persiapan, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian di sekolah.
Ironisnya, meski pemerintah kerap mempromosikan keberhasilan MBG sebagai bukti kepedulian terhadap gizi anak-anak, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Anak-anak justru harus menelan makanan yang tidak layak santap, sementara puluhan juta rupiah setiap hari tampak “menguap” tanpa hasil nyata bagi kesehatan siswa. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis: siapa yang sebenarnya menikmati anggaran MBG jika bukan anak-anak yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama?
Selain masalah makanan basi, situasi ini juga berpotensi menimbulkan dampak psikologis bagi anak-anak. Anak-anak yang menerima makanan tidak layak makan bisa merasa kecewa, kehilangan minat makan, dan bahkan berdampak pada motivasi belajar mereka. Sementara orang tua, yang berharap anak-anak mereka mendapat gizi cukup, merasa frustrasi karena kontribusi pajak mereka seolah tidak bermanfaat.
Tidak hanya itu, program MBG yang dikelola tanpa pengawasan ketat berisiko menghadirkan masalah logistik dan pemborosan sumber daya. Dari persiapan bahan makanan hingga distribusi, setiap tahapan seharusnya diawasi agar anak-anak benar-benar mendapatkan makanan sehat sesuai tujuan awal program. Kegagalan pengawasan ini mencerminkan lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, pihak sekolah, dan penyedia makanan.
Jika dibiarkan terus-menerus, MBG berpotensi menjadi simbol pemborosan anggaran publik yang besar, bukannya kebanggaan atas kepedulian terhadap kesehatan anak-anak. Evaluasi menyeluruh, transparansi penggunaan anggaran, serta keterlibatan aktif masyarakat dan sekolah menjadi langkah penting agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar sampai ke piring anak-anak, sesuai tujuan awal pemerintah.***
