SAMUDERA NEWS – Sebuah insiden tragis mengguncang kawasan Pejompongan, Jakarta, pada Kamis malam. Driver ojek online bernama Affan Kurniawan tewas setelah terjepit dan digilas oleh kendaraan taktis Brimob (rantis) yang digunakan aparat keamanan negara. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan kepanikan di lokasi, tetapi juga memicu pertanyaan serius mengenai profesionalisme aparat keamanan dan efektivitas pengelolaan anggaran negara.
Kejadian bermula ketika rantis Brimob tengah berpatroli di tengah kerumunan massa yang sedang melakukan aksi protes. Rantis sempat berhenti sesaat, namun kepanikan yang muncul akibat dorongan puluhan warga dari arah belakang membuat pengemudi mengambil tindakan yang sangat berisiko. Tragisnya, tindakan ini justru menimpa warga yang taat membayar pajak, termasuk Affan Kurniawan, yang menjadi korban nyawa di tengah situasi yang seharusnya dikendalikan.
Keamanan nasional menjadi sorotan tajam. Kendaraan produksi PT Pindad, perusahaan industri pertahanan dalam negeri yang pengadaannya menggunakan anggaran negara senilai ratusan juta rupiah, justru menimbulkan korban di tengah masyarakat. Anggaran tersebut, yang berasal dari pajak rakyat, digunakan untuk membeli perlengkapan yang seharusnya melindungi masyarakat, bukan melukainya. Situasi ini menunjukkan adanya indikasi kekacauan manajemen dan koordinasi di dalam satuan keamanan.
Insiden ini terjadi bersamaan dengan ketegangan sosial yang sudah meningkat akibat krisis ekonomi. Di berbagai sektor, masyarakat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), sementara praktik korupsi dan efisiensi yang tidak transparan semakin membebani kehidupan rakyat. Ketidakadilan terlihat semakin nyata ketika publik mendengar rencana kenaikan gaji DPR dan alasan yang kontroversial terkait kebutuhan DPRD membayar kontrakan sebesar Rp3 juta per hari. Situasi ini memperdalam ketidakpercayaan rakyat terhadap wakil mereka di parlemen.
Tragedi Pejompongan juga menimbulkan perdebatan tentang sikap aparat keamanan. Profesionalisme yang seharusnya menenangkan massa dan melindungi warga sipil, justru berubah menjadi tindakan yang menimbulkan korban jiwa. Ketegangan yang terlihat di lapangan menggambarkan ketidakmampuan aparat mengendalikan situasi dan menimbulkan pertanyaan mendasar: Apakah mekanisme pengamanan yang ada saat ini sudah memadai untuk menghadapi kerumunan publik dan krisis sosial?
Selain itu, insiden ini menjadi refleksi mendalam tentang hubungan antara rakyat, aparat keamanan, dan para wakil rakyat. Rakyat yang sudah menderita akibat krisis ekonomi kini menghadapi risiko lebih besar dari aparat yang seharusnya menjadi pelindung mereka. Sementara itu, anggota legislatif terlihat fokus pada kenaikan gaji dan fasilitas pribadi, menimbulkan kesan ketidakpahaman dan ketidakpedulian terhadap penderitaan masyarakat.
Insiden Pejompongan menegaskan bahwa negara sedang menghadapi krisis multifaset—dari aspek sosial, ekonomi, hingga keamanan. Rakyat kehilangan rasa aman, aparat kehilangan kendali, dan legitimasi politik terus dipertanyakan. Pertanyaan yang muncul di benak publik: Sejauh mana para wakil rakyat benar-benar peduli terhadap penderitaan yang terjadi di masyarakat? Apakah negara mampu memulihkan kepercayaan publik ketika nyawa warganya bisa melayang dalam situasi yang seharusnya dapat dikendalikan?
Ke depan, insiden ini menjadi peringatan keras bagi semua pihak, termasuk pemerintah, aparat keamanan, dan legislatif, untuk mengevaluasi sistem pengamanan, pengelolaan anggaran negara, serta kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Tanpa tindakan nyata, krisis kepercayaan dan ketidakadilan akan terus menimbulkan konflik yang lebih luas, bahkan berpotensi memicu tragedi serupa di masa depan.***
