SAMUDERA NEWS — Pemerintah Provinsi Lampung bersama elemen gerakan mahasiswa Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lampung membangun komitmen bersama dalam mendorong akses pendidikan yang lebih inklusif serta penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Pertemuan yang berlangsung hangat di Ruang Kerja Gubernur Lampung itu menjadi momentum sinergi awal antara negara dan gerakan mahasiswa dalam merespons tantangan sosial, khususnya di bidang pendidikan dan keadilan berbasis gender.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyambut langsung kedatangan perwakilan LMND Lampung yang dipimpin oleh Redho Balau, dan mendengarkan secara langsung laporan serta aspirasi mengenai persoalan anak putus sekolah hingga tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Lampung.
“Ini harus jadi perhatian kita bersama. Anak-anak hari ini adalah generasi emas 2045. Jangan tunggu nanti, kita bergerak sekarang,” tegas Gubernur Mirza.
Pendidikan Alternatif untuk Anak Putus Sekolah
LMND memaparkan program “Rumah Mengajar” yang sejak 2018 berjalan di dua titik, yaitu Durian Payung dan Untung Suropati, Bandar Lampung. Program ini menyasar anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena faktor ekonomi dan sosial.
Selain pendampingan akademik dasar, Rumah Mengajar juga mengembangkan kurikulum pembelajaran inklusif, pendidikan karakter, dan literasi-numerasi.
Redho berharap program ini dapat didukung Pemprov Lampung melalui legalisasi kelembagaan, peningkatan kapasitas relawan pengajar, dan integrasi dengan kebijakan pendidikan alternatif.
Perempuan dan Anak Jadi Fokus Utama
LMND juga menyoroti angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung yang mencapai 496 kasus hingga November 2024, menempatkan Lampung di peringkat ke-6 nasional.
Mahasiswa mendorong Pemprov untuk menyediakan hotline pengaduan 24 jam, pendampingan hukum dan psikologis korban, serta edukasi seksual yang holistik di tingkat SMA.
Gubernur Mirza menyambut baik berbagai usulan tersebut dan mendorong LMND untuk menyusun konsep program edukatif yang bisa diintegrasikan ke sekolah-sekolah melalui dinas terkait.
“Kalau kalian punya ide program, buat saja proposalnya. Kita bisa fasilitasi lewat Dinas Pendidikan atau Biro Kesra,” ungkapnya.
Gubernur juga menyampaikan bahwa aplikasi Lampung In milik Pemprov telah menyediakan fitur aduan kekerasan seksual sebagai salah satu kanal pengaduan masyarakat yang transparan dan akuntabel.
Menutup pertemuan, Gubernur Mirza menegaskan pentingnya ruang dialog antara pemerintah dan gerakan mahasiswa demi pembangunan yang berkeadilan dan partisipatif.
“Saya tidak anti kritik. Saya justru butuh anak muda dengan gagasan dan keberanian menyuarakan keadilan. Kalian adalah mitra strategis dalam membangun Lampung yang lebih baik,” pungkasnya.***
