SAMUDERA NEWS— Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan Rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2025, yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, Kamis (24/7/2025) di Ruang Abung Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung.
Forum strategis ini dihadiri oleh para pejabat tinggi pratama dan pimpinan cabang BPJS Kesehatan dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa per 1 Juli 2025, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Provinsi Lampung telah mencapai 8.874.291 jiwa atau 97,05 persen dari total penduduk. Namun, dari jumlah tersebut, tingkat keaktifan kepesertaan masih berada di angka 68,97 persen, atau sekitar 6,3 juta jiwa.
“Pemprov bersama BPKAD siap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat pencapaian target Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98 persen. Kita tidak hanya bicara soal alokasi anggaran, tetapi juga memastikan realisasi pembayarannya di lapangan,” ujar Marindo.
Ia menambahkan bahwa saat ini Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran JKN sebesar Rp95 miliar yang digunakan untuk membiayai iuran sekitar 3 juta jiwa atau 30 persen dari total penduduk provinsi.
Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah III BPJS Kesehatan, Yudi Bastia, menekankan pentingnya peningkatan mutu layanan di fasilitas kesehatan. Menurutnya, kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan program JKN-KIS.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, turut mengapresiasi langkah cepat Pemprov dan BPJS Kesehatan. Ia menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang harus dijamin oleh pemerintah.
Forum ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi, mempercepat cakupan layanan, dan mewujudkan sistem kesehatan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.***
