SAMUDERA NEWS— Menyambut rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh berbagai elemen mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Lampung pada Senin, 1 September 2025, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa seluruh pelayanan publik tetap berjalan normal tanpa gangguan. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penyampaian aspirasi yang damai dan tertib, sebagai bagian dari hak konstitusional masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa ASN di lingkungan Pemprov Lampung tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. “Eselon 2, eselon 3, eselon 4, serta seluruh ASN di Pemprov Lampung tetap bekerja seperti biasa memberikan pelayanan publik. Ini adalah tanggung jawab kami kepada masyarakat. Di saat yang sama, kita juga ikut menjaga situasi tetap kondusif karena para demonstran adalah keluarga kita sendiri, generasi muda Lampung yang harus kita kawal dengan penuh perhatian,” ujarnya.
Marindo menambahkan bahwa Pemprov Lampung telah menyiapkan koordinasi internal agar pelayanan publik tidak terganggu, meski ada aktivitas massa yang cukup besar di pusat kota. “Kami telah melakukan monitoring dan koordinasi dengan seluruh dinas dan unit pelayanan agar semua tetap berjalan lancar, dari perizinan hingga administrasi masyarakat,” jelasnya.
Plt. Kepala BKD Provinsi Lampung, Rendi Riswandi, menekankan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak setiap warga negara, namun harus disampaikan dengan cara yang tidak mengganggu layanan publik. “Kami mendukung mahasiswa untuk menyampaikan pendapat mereka, sesuai ketentuan hukum. Namun pelayanan publik tetap harus berjalan. Kita bekerja seperti biasa demi kepentingan masyarakat,” kata Rendi.
Dari sisi pelayanan pajak dan administrasi daerah, Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riadi, memastikan bahwa layanan kesamsatan dan pajak tetap normal di seluruh kabupaten dan kota. “Unjuk rasa memang diperbolehkan, namun pelayanan pajak dan kesamsatan di 15 kabupaten/kota tetap berjalan tanpa hambatan. Wajib pajak tetap dapat melaksanakan kewajibannya dengan nyaman,” jelas Slamet.
Di sektor pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amrico, menegaskan bahwa kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung seperti biasa. “Sekolah tetap buka, anak-anak masuk tepat waktu, dan guru-guru serta kepala sekolah memastikan proses belajar berjalan normal. Kami juga akan memantau jika ada siswa yang tidak masuk sekolah karena ikut aksi, untuk memastikan mereka tetap aman,” ujarnya.
Thomas menambahkan, keyakinan bahwa proses belajar tetap berjalan lancar didasari oleh kesadaran dan kebersamaan masyarakat Lampung. “Kami yakin mahasiswa yang berunjuk rasa adalah bagian dari keluarga dan masyarakat Lampung. Mereka akan menyampaikan aspirasi dengan tertib, menjaga keamanan, dan tetap menghormati ketertiban umum,” tambahnya.
Selain memastikan pelayanan publik tetap berjalan, Pemprov Lampung juga menyiapkan koordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat agar aksi mahasiswa dapat berjalan damai. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kondusivitas provinsi, menegaskan hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, sekaligus memastikan pelayanan publik bagi masyarakat luas tetap optimal.***
