SAMUDERA NEWS — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tengah musim kemarau menjadi perhatian serius. Mabes TNI turun langsung ke Kabupaten Pringsewu, Lampung, untuk menggelar sosialisasi dan penyuluhan pencegahan Karhutla.
Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Pekon Wates, Kecamatan Gadingrejo, Selasa (1/9/2026). Sosialisasi digelar sebagai langkah antisipasi sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau.
Tim penyuluh Karhutla dari Mabes TNI hadir dipimpin Kolonel CPM Tri Handoko selaku ketua tim. Ia didampingi Kolonel Ahadiat dan Letkol Laut (PM) Jusak Pardede.
Kegiatan itu turut dihadiri Plt. Kepala BPBD Pringsewu Arif Nugroho, anggota DPRD Pringsewu dari Fraksi Partai Golkar Anton Subagiyo SH, Forkopimcam Gadingrejo, seluruh kepala pekon, penyuluh pertanian serta tokoh masyarakat.
Dalam penyampaiannya, Tri Handoko menekankan pentingnya langkah pencegahan Karhutla, terutama dengan kondisi cuaca yang relatif panas selama musim kemarau 2026.
Menurutnya, pencegahan Karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah maupun aparat. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar potensi kebakaran dapat ditekan sejak dini.
“Penanganan Karhutla di Pringsewu jangan sampai terjadi. Karena itu, kita perlu bekerja sama, bahu-membahu dan bergotong royong untuk menjaga agar Karhutla tidak terjadi,” ujar Tri Handoko.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pemantauan data satelit, wilayah Kabupaten Pringsewu sejauh ini tercatat memiliki dua titik hotspot.
Meski jumlah tersebut relatif sedikit, Tri meminta masyarakat tidak lengah. Kewaspadaan harus terus ditingkatkan mengingat kondisi cuaca panas dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran.
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memperluas sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi.
“Caranya yaitu dengan tidak bosan-bosannya memberikan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat, baik di tempat pengajian ataupun melalui media sosial,” pesannya.
Warga Soroti Lambannya Mobil Damkar
Sesi sosialisasi kemudian berkembang menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.
Narsiman yang mewakili BHP Pekon Gading Timur menyoroti lambannya respons petugas pemadam kebakaran (Damkar) ketika masyarakat membutuhkan penanganan darurat.
Selain persoalan waktu kedatangan, ia juga mempertanyakan kondisi peralatan pemadam yang dinilai belum memadai.
Menurutnya, kekuatan pendorong air pada kendaraan Damkar kurang maksimal sehingga semburan air tidak cukup kencang untuk menangani kebakaran secara cepat.
Keluhan serupa disampaikan Kepala Pekon Bulurejo Suherman dan Kepala Pekon Blitar Suprayitno. Keduanya mengungkapkan bahwa mobil Damkar terkadang membutuhkan waktu cukup lama untuk tiba ketika terjadi kebakaran.
Mereka mengusulkan agar kendaraan Damkar dapat disiapkan di setiap kecamatan. Usulan tersebut dinilai penting mengingat kawasan permukiman di Pringsewu semakin padat sehingga kebutuhan terhadap pelayanan pemadam kebakaran semakin tinggi.
DPRD Pringsewu Minta Anggaran Damkar Jadi Prioritas
Sementara itu, anggota DPRD Pringsewu Anton Subagiyo meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap sarana dan prasarana pelayanan pemadam kebakaran.
Menurutnya, penguatan fasilitas Damkar perlu menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan anggaran daerah, terlebih musim kemarau 2026 diperkirakan dapat berlangsung hingga Desember.
Anton mengatakan pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran melalui APBD Perubahan 2026 maupun APBD murni 2027.
“Alam penyusunan anggaran baik APBD perubahan 2026 dan APBD murni tahun 2027 bisa dialokasikan anggarannya sehingga mampu menjawab persoalan di lapangan yaitu Karhutla,” ujarnya.
Ia menegaskan, penguatan kendaraan dan peralatan Damkar bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan bagian dari pemenuhan pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat.
Anton mengingatkan bahwa urusan pemadam kebakaran berkaitan erat dengan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
Karena itu, menurutnya, sarana dan prasarana Damkar harus memiliki kualifikasi yang baik agar mampu memberikan respons cepat ketika terjadi kebakaran.
“Jadi harus punya kualifikasi terbaik,” tegas Anton.
Sosialisasi Mabes TNI tersebut diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat Pringsewu untuk mencegah Karhutla sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kesiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran menghadapi musim kemarau.
SAMUDERA NEWS — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tengah musim kemarau menjadi perhatian serius. Mabes TNI turun langsung ke Kabupaten Pringsewu, Lampung, untuk menggelar sosialisasi dan penyuluhan pencegahan Karhutla.
Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Pekon Wates, Kecamatan Gadingrejo, Selasa (1/9/2026). Sosialisasi digelar sebagai langkah antisipasi sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau.
Tim penyuluh Karhutla dari Mabes TNI hadir dipimpin Kolonel CPM Tri Handoko selaku ketua tim. Ia didampingi Kolonel Ahadiat dan Letkol Laut (PM) Jusak Pardede.
Kegiatan itu turut dihadiri Plt. Kepala BPBD Pringsewu Arif Nugroho, anggota DPRD Pringsewu dari Fraksi Partai Golkar Anton Subagiyo SH, Forkopimcam Gadingrejo, seluruh kepala pekon, penyuluh pertanian serta tokoh masyarakat.
Dalam penyampaiannya, Tri Handoko menekankan pentingnya langkah pencegahan Karhutla, terutama dengan kondisi cuaca yang relatif panas selama musim kemarau 2026.
Menurutnya, pencegahan Karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah maupun aparat. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar potensi kebakaran dapat ditekan sejak dini.
“Penanganan Karhutla di Pringsewu jangan sampai terjadi. Karena itu, kita perlu bekerja sama, bahu-membahu dan bergotong royong untuk menjaga agar Karhutla tidak terjadi,” ujar Tri Handoko.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pemantauan data satelit, wilayah Kabupaten Pringsewu sejauh ini tercatat memiliki dua titik hotspot.
Meski jumlah tersebut relatif sedikit, Tri meminta masyarakat tidak lengah. Kewaspadaan harus terus ditingkatkan mengingat kondisi cuaca panas dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran.
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memperluas sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi.
“Caranya yaitu dengan tidak bosan-bosannya memberikan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat, baik di tempat pengajian ataupun melalui media sosial,” pesannya.
Warga Soroti Lambannya Mobil Damkar
Sesi sosialisasi kemudian berkembang menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.
Narsiman yang mewakili BHP Pekon Gading Timur menyoroti lambannya respons petugas pemadam kebakaran (Damkar) ketika masyarakat membutuhkan penanganan darurat.
Selain persoalan waktu kedatangan, ia juga mempertanyakan kondisi peralatan pemadam yang dinilai belum memadai.
Menurutnya, kekuatan pendorong air pada kendaraan Damkar kurang maksimal sehingga semburan air tidak cukup kencang untuk menangani kebakaran secara cepat.
Keluhan serupa disampaikan Kepala Pekon Bulurejo Suherman dan Kepala Pekon Blitar Suprayitno. Keduanya mengungkapkan bahwa mobil Damkar terkadang membutuhkan waktu cukup lama untuk tiba ketika terjadi kebakaran.
Mereka mengusulkan agar kendaraan Damkar dapat disiapkan di setiap kecamatan. Usulan tersebut dinilai penting mengingat kawasan permukiman di Pringsewu semakin padat sehingga kebutuhan terhadap pelayanan pemadam kebakaran semakin tinggi.
DPRD Pringsewu Minta Anggaran Damkar Jadi Prioritas
Sementara itu, anggota DPRD Pringsewu Anton Subagiyo meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap sarana dan prasarana pelayanan pemadam kebakaran.
Menurutnya, penguatan fasilitas Damkar perlu menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan anggaran daerah, terlebih musim kemarau 2026 diperkirakan dapat berlangsung hingga Desember.
Anton mengatakan pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran melalui APBD Perubahan 2026 maupun APBD murni 2027.
“Alam penyusunan anggaran baik APBD perubahan 2026 dan APBD murni tahun 2027 bisa dialokasikan anggarannya sehingga mampu menjawab persoalan di lapangan yaitu Karhutla,” ujarnya.
Ia menegaskan, penguatan kendaraan dan peralatan Damkar bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan bagian dari pemenuhan pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat.
Anton mengingatkan bahwa urusan pemadam kebakaran berkaitan erat dengan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
Karena itu, menurutnya, sarana dan prasarana Damkar harus memiliki kualifikasi yang baik agar mampu memberikan respons cepat ketika terjadi kebakaran.
“Jadi harus punya kualifikasi terbaik,” tegas Anton.
Sosialisasi Mabes TNI tersebut diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat Pringsewu untuk mencegah Karhutla sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kesiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran menghadapi musim kemarau.
