SAMUDERA NEWS – Pemerintah Kabupaten Pesawaran resmi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pemantauan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan pada 24 Mei 2025 mendatang. Bertempat di Aula Pemkab Pesawaran, Rakor ini menjadi panggung sinergi lintas sektor untuk memastikan proses demokrasi berlangsung aman, tertib, dan netral.
Dipimpin Sekretaris Daerah Wildan, yang hadir mewakili Bupati Pesawaran, Rakor dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan DPRD, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, serta camat dan OPD se-Kabupaten Pesawaran. Fokus utama Rakor adalah penguatan koordinasi keamanan, penyelesaian anggaran PSU, serta netralitas aparatur sipil negara.
“Mendagri memberi atensi khusus. Jika dibutuhkan, kami siap ajukan tambahan pengamanan ke Kapolda atau bahkan Kapolri. Stabilitas daerah adalah harga mati,” tegas Sekda Wildan.
Sebanyak 347.979 pemilih akan menggunakan hak suaranya di 759 TPS yang tersebar di 148 desa, dengan pengamanan ekstra di wilayah rawan seperti Kecamatan Marga Punduh, Pulau Legundi, Kubu Batu, dan Bumi Agung.
Kabag Ops Polres Pesawaran, Kompol Edy Saputro, menyatakan bahwa pihaknya telah mengklasifikasikan TPS rawan dan menyiapkan mitigasi, termasuk pelibatan Brimob, penguatan komunikasi lapangan, hingga pemantauan bencana alam.
Tak hanya aparat, KPU, Bawaslu, DKPP, partai politik, dan masyarakat juga diajak bahu membahu dalam menjaga marwah demokrasi. Pemerintah daerah pun memastikan dukungan penuh, termasuk dari sisi anggaran dan infrastruktur.
“Netralitas ASN menjadi prinsip. Tidak boleh ada keberpihakan. Ini untuk menjaga kepercayaan publik dan hasil PSU yang sah secara hukum maupun moral,” ujar Wildan menegaskan.
Rakor ditutup dengan sesi diskusi dan foto bersama. Diharapkan, PSU Pesawaran 2025 menjadi contoh pemilu ulang yang damai, transparan, dan mencerminkan kualitas demokrasi lokal.***
